Pantau - Pemerintah Indonesia mendorong percepatan implementasi Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah kesepakatan tersebut resmi ditandatangani negara-negara anggota ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah berikutnya adalah menyusun rencana implementasi DEFA dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara anggota.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council/AEC Council) di Manila.
Menurutnya, implementasi DEFA harus sejalan dengan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026–2030 agar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kawasan.
Indonesia Dorong Penyusunan Rencana Implementasi DEFA
Airlangga menegaskan bahwa penandatanganan DEFA harus segera ditindaklanjuti dengan langkah pelaksanaan yang konkret.
Penyusunan rencana implementasi menjadi tahapan penting untuk memastikan kesepakatan ekonomi digital dapat dijalankan secara efektif oleh seluruh negara anggota ASEAN.
“Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” kata Airlangga di Manila, Sabtu (14/11/2026).
Airlangga juga menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan industri dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta diperlukan agar kebijakan ekonomi digital dapat diterapkan sesuai kebutuhan dunia usaha.
Selain itu, penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian utama Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan DEFA tidak hanya mendukung perusahaan besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku UMKM di kawasan ASEAN.
Kesepakatan Ekonomi Digital ASEAN Diteken Setelah Tiga Tahun Negosiasi
Penandatanganan DEFA menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses perundingan selama sekitar tiga tahun sejak September 2023.
Indonesia menilai tahap implementasi menjadi penentu keberhasilan kerja sama ekonomi digital antarnegara ASEAN.
Karena itu, penyusunan rencana pelaksanaan perlu mempertimbangkan perbedaan tingkat kesiapan masing-masing negara.
Penyelarasan dengan Rencana Strategis AEC 2026–2030 juga diperlukan untuk memastikan pengembangan ekonomi digital berjalan sesuai arah kerja sama ekonomi kawasan.
Indonesia Soroti Ketahanan Energi dan Rantai Pasok ASEAN
Selain mendorong transformasi digital, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN di tengah ketidakpastian global.
Salah satu perhatian utama adalah penguatan keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok regional.
Indonesia mendukung agar kedua aspek tersebut menjadi bagian dari implementasi Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026–2030.
Pemerintah juga mendorong penyelarasan rencana strategis dengan program kerja badan-badan sektoral ASEAN.
Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan dan kegiatan yang dijalankan dapat mendukung pencapaian target bersama.
Dari 391 Target Tahunan ASEAN, Sebanyak 92 Telah Diselesaikan
Pada 2026, badan-badan sektoral ASEAN telah menetapkan 391 target keluaran tahunan atau Annual Milestone Deliverables (AMD).
Target tersebut digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Dari keseluruhan target, sebanyak 92 AMD atau sekitar 24 persen telah diselesaikan.
Sementara itu, 246 AMD atau sekitar 63 persen masih dalam proses pelaksanaan.
Adapun 53 AMD atau sekitar 14 persen belum mulai dikerjakan.
Data tersebut menjadi gambaran perkembangan implementasi berbagai agenda ekonomi ASEAN sepanjang 2026.
Airlangga Tegaskan Dukungan terhadap Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi perhatian ASEAN.
Agenda tersebut mencakup strategi netralitas karbon, kerangka ekonomi sirkular, dan rencana implementasi ekonomi biru.
"Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap implementasi Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan guna mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan," jelas Airlangga.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Melalui Pertemuan ke-28 AEC Council, Indonesia menegaskan pentingnya percepatan implementasi kesepakatan ekonomi digital, penguatan ketahanan kawasan, serta penyelarasan program kerja ASEAN menuju target pembangunan ekonomi 2030.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
