HOME  ⁄  Ekonomi

Kementerian PKP Percepat Program Bedah Rumah hingga Akhir 2026, Alokasi Bantuan di Aceh Melonjak 459 Persen

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Kementerian PKP Percepat Program Bedah Rumah hingga Akhir 2026, Alokasi Bantuan di Aceh Melonjak 459 Persen
Foto: (Sumber :Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama penerima bantuan Program Bedah Rumah memasang stiker Bedah Rumah Merah Putih di Jakarta. ANTARA/HO - Kementerian PKP.)

Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memastikan target pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat dapat tercapai hingga akhir 2026.

Percepatan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, balai pelaksana, dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan alokasi bantuan secara signifikan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar pembangunan fisik, pencairan anggaran, dan pelaporan penggunaan dana dapat berjalan sesuai target.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026), Didyk meminta seluruh kepala balai untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.

"Kami akan mengevaluasi semua progres yang ada di kabupaten. Untuk para kepala balai, mohon agar perkembangan pelaksanaan program dapat dilaporkan," ujarnya.

Alokasi Bedah Rumah di Aceh Naik 459 Persen, Capai 14.555 Unit

Kementerian PKP mencatat sejumlah daerah mendapatkan peningkatan alokasi bantuan BSPS yang cukup besar pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan peningkatan alokasi signifikan, yakni dari 2.602 unit pada 2025 menjadi 14.555 unit pada 2026.

Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 459 persen dibandingkan alokasi bantuan pada tahun sebelumnya.

Dari total alokasi tersebut, pencairan dana telah menjangkau 14.429 unit rumah.

Sementara itu, realisasi pembangunan fisik tercatat mencapai 2.494 unit rumah, dengan 1.250 unit di antaranya telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).

Kementerian PKP terus mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan agar seluruh bantuan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sesuai target.

Selain penyelesaian pekerjaan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap ketertiban administrasi penggunaan anggaran bantuan.

Karawang dan Semarang Catat Peningkatan Bantuan Bedah Rumah

Peningkatan alokasi Program Bedah Rumah juga terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang memperoleh bantuan sebanyak 2.329 unit pada 2026.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 180 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai 834 unit.

Dari total bantuan yang dialokasikan, sebanyak 1.414 unit rumah telah terealisasi secara fisik.

Sebanyak 1.276 unit di antaranya telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana, sedangkan 526 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Kementerian PKP mencatat seluruh alokasi dana BSPS untuk Kabupaten Karawang telah dicairkan.

Sementara itu, Kota Semarang, Jawa Tengah, juga mengalami peningkatan alokasi bantuan dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.369 unit pada 2026.

Seluruh dana bantuan untuk Kota Semarang telah dicairkan, dengan realisasi pembangunan fisik mencapai 1.067 unit rumah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 891 unit telah menyampaikan laporan penggunaan dana.

Peningkatan alokasi bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Cirebon Terima 673 Unit Bantuan, Semarang Usulkan Rumah Susun

Selain Aceh, Karawang, dan Semarang, peningkatan alokasi Program Bedah Rumah juga terjadi di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Pada 2026, Kota Cirebon memperoleh alokasi sebanyak 673 unit rumah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 49 unit.

Seluruh bantuan sebanyak 49 unit pada 2025 telah terealisasi, sedangkan realisasi fisik pada 2026 tercatat mencapai 240 unit.

Sebanyak 240 unit rumah yang telah selesai tersebut juga telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang masih menghadapi kebutuhan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

Berdasarkan data yang disampaikan, masih terdapat sekitar 1.300 warga di Kota Semarang yang belum memiliki rumah.

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun sebagai salah satu alternatif penyediaan hunian.

Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal.

Kementerian PKP Minta Pelaporan Dana Sejalan dengan Pembangunan Fisik

Direktur Jenderal Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menekankan pentingnya penyelesaian administrasi penggunaan dana bantuan seiring dengan perkembangan pembangunan rumah di lapangan.

Menurutnya, laporan penggunaan dana diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program dapat dipantau secara optimal.

Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada para kepala desa.

Langkah tersebut dilakukan agar penerima bantuan dan pihak terkait memahami pentingnya ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah.

Kementerian PKP menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan balai pelaksana menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian program.

Selain mengejar realisasi pembangunan fisik, pemerintah terus memastikan bahwa penggunaan dana bantuan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Melalui evaluasi berkala dan penguatan koordinasi, Kementerian PKP berupaya memastikan seluruh target Program Bedah Rumah pada 2026 dapat diselesaikan hingga akhir tahun.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026