HOME  ⁄  Ekonomi

Ekonom Dorong Integrasi Data Impor Pangan untuk Tekan Biaya Logistik dan Jaga Stabilitas Harga di Indonesia

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Ekonom Dorong Integrasi Data Impor Pangan untuk Tekan Biaya Logistik dan Jaga Stabilitas Harga di Indonesia
Foto: (Sumber :Ilustrasi - Buruh mengangkut mengangkut bawang putih impor di Pasar Induk Gadang, Malang, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nz..)

Pantau - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai integrasi data perizinan impor, karantina, kepabeanan, dan pelabuhan perlu diperkuat untuk memperlancar pasokan pangan serta mengurangi biaya tambahan yang berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar domestik.

Eliza mengatakan sistem pemantauan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan distribusi sejak proses pengadaan hingga barang sampai kepada konsumen.

Menurutnya, pengawasan terhadap dokumen dan pergerakan komoditas secara waktu nyata menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah keterlambatan pemasukan pangan impor.

Integrasi Data Impor Dinilai Bisa Cegah Penumpukan Barang di Pelabuhan

Eliza menjelaskan bahwa proses impor pangan melibatkan sejumlah tahapan yang membutuhkan koordinasi antarlembaga.

Tahapan tersebut dimulai dari penetapan kebutuhan dan alokasi impor, penerbitan persetujuan impor (PI), pengadaan barang di negara asal, pengiriman, pemeriksaan karantina, hingga proses kepabeanan dan distribusi dalam negeri.

Ia menilai pemeriksaan dokumen sebelum kedatangan barang dapat membantu mempercepat proses pelayanan ketika komoditas tiba di pelabuhan.

Pemantauan secara menyeluruh juga diperlukan untuk membedakan keterlambatan akibat pengadaan, administrasi, pemeriksaan, atau distribusi.

Menurut Eliza, hambatan dapat muncul akibat perbedaan antara alokasi persetujuan impor dan realisasi pemasukan, kesiapan eksportir, kelengkapan dokumen, serta keterbatasan kapasitas logistik.

Persoalan distribusi setelah barang keluar dari pelabuhan juga menjadi perhatian, terutama untuk pengiriman komoditas menuju kawasan Indonesia timur.

Biaya Penumpukan Peti Kemas Bisa Membebani Harga Pangan

Selain kelancaran dokumen, Eliza menekankan pentingnya pemantauan biaya tambahan akibat keterlambatan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Salah satu biaya yang perlu diperhatikan adalah demurrage, yakni biaya tambahan ketika peti kemas berada di terminal pelabuhan melebihi masa bebas yang ditetapkan.

"Dampak waktu tunggu terhadap demurrage, kualitas, dan harga harus dipantau juga secara terpisah dari volume impornya," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga pangan impor tidak selalu disebabkan oleh berkurangnya jumlah pasokan.

Perubahan biaya pengadaan, ekspektasi ketersediaan barang, dan struktur distribusi juga dapat memengaruhi harga yang dibayar konsumen.

Eliza menilai tekanan harga lebih banyak berkaitan dengan perkembangan harga internasional, biaya logistik global, nilai tukar rupiah, serta perbedaan ongkos distribusi antardaerah dibandingkan hambatan pemeriksaan karantina.

Kapal Pengangkut Pangan Diusulkan Bersandar Lebih Dekat ke Indonesia Timur

Untuk menekan biaya distribusi, Eliza mengusulkan penguatan jalur logistik yang memungkinkan kapal pengangkut pangan bersandar lebih dekat dengan pusat konsumsi di Indonesia timur.

Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai perbaikan sistem distribusi setelah barang keluar dari pelabuhan.

"Jadi perbaikan konkret itu digitalisasi end-to-end, profil risiko yang konsisten, dan dorongan agar kapal dapat mendarat lebih dekat ke sentra konsumsi di timur untuk menekan biaya logistik," ucap Eliza.

Ia menilai digitalisasi menyeluruh dapat membantu mempercepat koordinasi antarlembaga sekaligus meningkatkan efisiensi pemeriksaan barang.

Penerapan profil risiko yang konsisten juga dinilai penting agar proses pengawasan tidak menimbulkan hambatan administratif yang tidak diperlukan.

Kemendag Catat Realisasi Impor Bawang Putih 346.643 Ton

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan pada 7 September 2026 meminta importir mempercepat pemasukan dan distribusi bawang putih untuk menjaga pemerataan pasokan.

Saat itu, persetujuan impor bawang putih yang telah diterbitkan mencapai sekitar 601.650 ton.

Namun, realisasi pemasukan komoditas tersebut baru mencapai sekitar 346.643 ton.

Kementerian Perdagangan meminta importir melaporkan volume pemasukan, jadwal kedatangan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan rencana distribusi.

Pemerintah juga memfasilitasi pertemuan antara importir dan distributor guna memperkuat penyaluran bawang putih ke wilayah Indonesia timur.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat rata-rata harga bawang putih di tingkat pedagang eceran sebesar Rp38.300 per kilogram pada Jumat (13/11/2026).

Bea Cukai Evaluasi Layanan Digital Logistik Nasional

Upaya memperbaiki integrasi data juga menjadi perhatian dalam evaluasi layanan digital National Logistics Ecosystem (NLE) oleh Bea Cukai Tanjung Priok pada Oktober 2026.

Evaluasi tersebut menghimpun masukan pengguna jasa terkait integrasi data dan efisiensi proses pemeriksaan barang.

Sejumlah kendala yang disampaikan mencakup pengelolaan data pada layanan Single Submission (SSm) QC/Pabean Karantina.

Pengguna jasa juga menyoroti perlunya pengurangan pengisian data berulang serta perbaikan waktu penyiapan dan penarikan peti kemas untuk pemeriksaan.

Eliza menilai penguatan integrasi sistem dan perbaikan distribusi menjadi langkah yang perlu dilakukan bersama agar biaya logistik dapat ditekan dan pasokan pangan tetap terjaga.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026