
Pantau - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila terjadi kekosongan jabatan, sekaligus menegaskan tidak akan mengajukan kader internal dan menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh. Rano Alfath mengatakan partainya mengutamakan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan nasional dalam menyikapi pembahasan mengenai figur calon wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Rano melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon wakil presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal,” kata Rano.
Menurutnya, PKB tetap memiliki pandangan mengenai tokoh yang dinilai mampu membantu Presiden Prabowo menjalankan agenda pemerintahan apabila diminta memberikan pertimbangan.
PKB Sebut Dasco Layak Jadi Calon Wakil Presiden
Rano menyampaikan bahwa PKB memandang Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman politik, kemampuan komunikasi, serta kedekatan Dasco dengan Presiden.
“Apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan Presiden, kami, Partai Kebangkitan Bangsa, menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Menurut Rano, Dasco memiliki pengalaman dalam menjembatani berbagai kepentingan politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia juga menilai kematangan politik Dasco menjadi salah satu modal penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan parlemen.
Kemampuan tersebut dianggap relevan dalam menjaga soliditas partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.
Selain itu, Rano menyoroti loyalitas Dasco kepada Presiden sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih figur pendamping kepala negara.
PKB Soroti Kemampuan Dasco Merangkul Kekuatan Politik
Rano menilai Dasco memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok politik, termasuk ketika menghadapi perbedaan pandangan.
Menurutnya, kemampuan mencari titik temu diperlukan untuk menjaga kerja sama di dalam koalisi pemerintahan.
“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu,” katanya.
Rano mengatakan komunikasi politik yang baik diperlukan agar agenda pemerintah memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
Ia menilai pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI dapat menjadi modal untuk memperkuat koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Selain kemampuan komunikasi, Dasco dinilai konsisten mendukung agenda pemerintah dan menjaga kepercayaan Presiden Prabowo.
Perpaduan loyalitas dan pengalaman politik tersebut dianggap PKB sebagai faktor yang dapat membantu menjaga efektivitas pemerintahan.
Peran Dasco dalam Menjembatani Aspirasi Buruh Jadi Pertimbangan
Rano yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI turut menyoroti peran Dasco dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah keterlibatan Dasco dalam memfasilitasi dialog antara perwakilan kelompok buruh dan pemerintah.
Dialog tersebut berkaitan dengan pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang menjadi perhatian para pekerja.
Menurut Rano, kemampuan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat diperlukan agar pemerintah dapat memahami persoalan yang dihadapi berbagai kelompok.
“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah,” ujarnya.
Rano menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan dapat menjawab kebutuhan publik.
Ia juga menekankan perlunya figur yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat tanpa mengganggu koordinasi di dalam pemerintahan.
PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres kepada Presiden dan MPR
Rano menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, penentuan wakil presiden pengganti tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dukungan atau usulan satu partai politik.
PKB menyatakan akan menghormati mekanisme konstitusional tersebut dan tidak mengajukan kader internal sebagai calon.
Dukungan terhadap Dasco yang disampaikan PKB masih berupa pandangan politik mengenai figur yang dinilai layak dipertimbangkan, bukan keputusan resmi penggantian wakil presiden.
Hingga kini, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan belum terdapat keputusan resmi mengenai kekosongan jabatan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan




