HOME  ⁄  Ekonomi

BI Ungkap Serangan Siber Hanya 0,001 Persen dari Transaksi Digital, tetapi Bisa Ancam Kepercayaan Masyarakat

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

BI Ungkap Serangan Siber Hanya 0,001 Persen dari Transaksi Digital, tetapi Bisa Ancam Kepercayaan Masyarakat
Foto: (Sumber :Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyampaikan pidato dalam acara "Kick Off" Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) di Jakarta, Senin (16/11/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa).)

Pantau - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jumlah serangan siber pada sistem pembayaran sepanjang 2026 relatif kecil, yakni hanya 0,001 persen dibandingkan total transaksi pembayaran digital, tetapi tetap menjadi ancaman yang harus ditangani karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa keamanan transaksi merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pembukaan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Filianingsih, meskipun proporsi serangan siber sangat kecil dibandingkan jumlah transaksi yang berhasil diproses, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat tidak boleh diabaikan.

“Kita meyakini ini ‘kerikil kecil’ (serangan siber), tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” kata Filianingsih.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan terhadap layanan pembayaran digital membutuhkan waktu panjang untuk dibangun, tetapi dapat menurun akibat pengalaman buruk saat bertransaksi.

BI Sebut Serangan Siber Bisa Menggerus Kepercayaan Konsumen

Filianingsih menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem pembayaran digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah pengguna.

Menurutnya, pengalaman bertransaksi yang aman menjadi faktor penting agar masyarakat tetap percaya menggunakan layanan pembayaran digital.

Ia menilai satu pengalaman buruk dapat memengaruhi pandangan konsumen terhadap keamanan suatu layanan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian BI di tengah perluasan penggunaan pembayaran digital di Indonesia.

Filianingsih menegaskan bahwa ancaman keamanan harus ditangani secara serius meskipun jumlah kejadiannya relatif kecil.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pembayaran digital.

Oleh karena itu, penguatan keamanan dan perlindungan konsumen perlu berjalan seiring dengan perkembangan inovasi teknologi keuangan.

Penelitian terhadap 1.133 Pelaku Usaha Ungkap Dampak Risiko Pembayaran Digital

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih mengutip hasil penelitian terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran digital.

Risiko yang dirasakan konsumen dinilai dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Filianingsih mengatakan temuan tersebut sejalan dengan penelitian di sejumlah negara berkembang lainnya.

Berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa penipuan dapat menjadi hambatan bagi perkembangan layanan keuangan digital.

Menurutnya, pengalaman negatif dalam menggunakan layanan pembayaran dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk kembali bertransaksi secara digital.

“Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” kata dia.

Ia menekankan bahwa perluasan akses keuangan digital harus memperhatikan potensi risiko yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan jumlah pengguna layanan pembayaran digital perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai.

Bank Indonesia Wajibkan Penyedia Pembayaran Utamakan Perlindungan Konsumen

Filianingsih menegaskan bahwa BI telah mewajibkan penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian utama dalam pengembangan layanan.

Menurutnya, perlindungan konsumen tidak boleh diperlakukan hanya sebagai pelengkap dari inovasi teknologi.

BI memandang perlindungan tersebut sebagai prasyarat untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.

Kebijakan tersebut diarahkan agar perkembangan layanan pembayaran digital tetap memperhatikan keamanan pengguna.

Filianingsih menilai inovasi dan perlindungan konsumen harus dikembangkan secara bersamaan.

“Kita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” ujar dia.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengembangan teknologi dan upaya mengurangi risiko yang dihadapi konsumen.

BI juga menekankan perlunya penyedia jasa pembayaran menjaga kualitas pengalaman pengguna agar kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital tetap terpelihara.

Geber PK 2027 Dorong Penguatan Keamanan Transaksi Digital

Pernyataan Filianingsih disampaikan dalam kegiatan pembukaan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027.

Dalam kegiatan tersebut, BI menyoroti pentingnya keamanan transaksi di tengah perkembangan layanan pembayaran digital.

Filianingsih menilai perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi yang semakin mudah digunakan.

Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan jaminan perlindungan agar dapat menggunakan layanan pembayaran dengan rasa aman.

Ia mengingatkan bahwa risiko penipuan dan serangan siber dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital apabila tidak ditangani dengan baik.

Karena itu, penyedia jasa pembayaran diminta terus memperhatikan perlindungan konsumen dalam setiap pengembangan layanan.

BI menegaskan bahwa menjaga kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem pembayaran digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026