HOME  ⁄  Ekonomi

Komisi VII DPR Dorong Penguatan SNI dan BSN agar Produk Lokal Makin Kompetitif serta UMKM Tidak Terbebani

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi VII DPR Dorong Penguatan SNI dan BSN agar Produk Lokal Makin Kompetitif serta UMKM Tidak Terbebani
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia dalam rapat dengar pendapat dengan BPOM di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026). ANTARA/HO-Humas DPR RI.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus memberikan manfaat nyata bagi industri, pelaku usaha, dan masyarakat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif dalam proses standardisasi produk.

Chusnunia mengatakan keberhasilan standardisasi nasional harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan konsumen.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

"Kita harus pastikan bahwa standardisasi nasional ini bukan sekadar proses pengukuran yang bersifat administratif, melainkan diukur dari seberapa besar nilai dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan masyarakat," kata Chusnunia.

Menurutnya, penguatan sistem standardisasi nasional menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang beredar memiliki mutu yang baik sekaligus mampu bersaing di pasar.

DPR Bentuk Panja SNI untuk Perkuat Pengawasan Mutu Produk Lokal

Chusnunia yang juga menjabat sebagai Ketua Panja SNI menjelaskan bahwa pembentukan panitia kerja tersebut bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penerapan standar nasional.

Panja SNI memiliki perhatian terhadap pengawasan mutu produk lokal serta peningkatan daya saing industri nasional.

Melalui panitia kerja tersebut, DPR berupaya mengawal pelaksanaan standardisasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Chusnunia menilai penerapan standar tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen atau persyaratan administratif.

Menurutnya, standardisasi harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk yang dihasilkan industri dalam negeri.

Pengawasan mutu juga diperlukan untuk memastikan produk yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penerapan standar diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Komisi VII DPR Nilai Penguatan BSN Jadi Kebutuhan Mendesak

Chusnunia mengatakan DPR ingin memaksimalkan fungsi dan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Menurutnya, BSN memiliki peran penting dalam sistem standardisasi, pengukuran, dan pengujian mutu berbagai komoditas yang beredar di masyarakat.

Namun, ia menilai lembaga tersebut belum memperoleh perhatian yang maksimal.

"Kami memandang penguatan BSN menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini lembaga tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal, padahal manfaatnya sangat besar bagi perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk nasional," ujarnya.

Chusnunia menekankan bahwa penguatan BSN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan standardisasi nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan standardisasi produk lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Penguatan sistem standardisasi tersebut diharapkan mampu mendukung industri nasional sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.

Penerapan SNI Dinilai Masih Menjadi Beban bagi Sebagian UMKM

Chusnunia mengakui bahwa penerapan SNI memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan pemerintah.

Di satu sisi, standardisasi diperlukan untuk melindungi masyarakat melalui jaminan mutu dan keamanan produk.

Namun, di sisi lain, proses penerapan standar terkadang dianggap membebani pelaku usaha kecil.

Persyaratan sertifikasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar tidak menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Chusnunia, pemerintah perlu memastikan kebijakan standardisasi dapat dijalankan tanpa mengurangi kesempatan pelaku UMKM untuk berkembang.

Ia menilai perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing usaha harus berjalan secara seimbang.

Karena itu, dukungan pemerintah diperlukan agar pelaku usaha kecil mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

DPR Dorong Sertifikasi Gratis dan Pendampingan bagi Pelaku UMKM

Chusnunia mendorong pemerintah memperkuat program yang membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan SNI.

Bentuk dukungan tersebut dapat berupa fasilitas pembiayaan sertifikasi gratis maupun pendampingan usaha.

Program tersebut dinilai penting agar pelaku UMKM tidak menghadapi hambatan berlebihan dalam proses standardisasi.

"Tugas kami adalah memastikan bagaimana pemerintah melalui berbagai program baik fasilitas pembiayaan sertifikasi gratis atau pendampingan dapat mendorong agar para pelaku UMKM kita dapat naik kelas dan produknya mampu bersaing di pasar yang lebih luas," tambahnya.

Menurut Chusnunia, dukungan sertifikasi dan pendampingan dapat membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan mutu produk.

Ia berharap kebijakan standardisasi mampu memperluas kesempatan produk lokal untuk memasuki pasar yang lebih besar.

Chusnunia juga menegaskan bahwa keberhasilan standardisasi nasional tidak cukup diukur berdasarkan banyaknya standar yang diterbitkan atau sertifikat yang dikeluarkan.

Ukuran keberhasilan tersebut harus mencerminkan manfaat nyata bagi peningkatan daya saing industri, perkembangan UMKM, dan perlindungan masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026