
Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di setiap daerah.
Yassierli menjelaskan bahwa mekanisme penetapan upah minimum tersebut diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Pekerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing gubernur.
Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP dijadwalkan diumumkan paling lambat 26 November 2026.
Menaker menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar kebijakan pengupahan dapat diterapkan secara adil.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Formula Upah Minimum 2027 Pertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum 2027 menggunakan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formula penghitungan tersebut melibatkan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam mempertimbangkan besaran upah minimum yang akan ditetapkan pemerintah daerah.
Penggunaan indikator ekonomi dan ketenagakerjaan bertujuan memberikan dasar penghitungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Selain mempertimbangkan perkembangan ekonomi, pemerintah juga memasukkan kebutuhan hidup pekerja sebagai salah satu komponen penting dalam proses penetapan upah.
Dengan mekanisme tersebut, penetapan upah minimum 2027 tidak hanya mengacu pada satu indikator, tetapi mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi pekerja dan perekonomian daerah.
Kemnaker Siapkan Estimasi Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Data BPS
Untuk mendukung akurasi penghitungan upah minimum, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun estimasi Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga.
Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL mencakup empat komponen utama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Komponen pertama adalah pengeluaran makanan yang menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Komponen kedua mencakup kebutuhan pokok lainnya di luar pengeluaran makanan.
Sementara itu, komponen ketiga meliputi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, sedangkan komponen keempat berkaitan dengan tempat tinggal.
Penghitungan KHL tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan hidup pekerja berdasarkan karakteristik pengeluaran rumah tangga.
Selain menyusun estimasi tingkat provinsi, Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL untuk wilayah kabupaten dan kota.
Penghitungan pada tingkat kabupaten dan kota dilakukan melalui pendekatan pengelompokan wilayah berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Pendekatan tersebut digunakan untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi antardaerah dalam penyusunan estimasi kebutuhan hidup layak.
Dewan Pengupahan Diminta Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum 2027.
Namun, ia menegaskan bahwa data tersebut perlu dilengkapi dengan dialog sosial yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Menurut Yassierli, proses pembahasan upah minimum harus memberikan ruang bagi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua 'stakeholders',” kata dia.
Dialog sosial tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam menentukan besaran upah minimum di masing-masing daerah.
Dewan Pengupahan Daerah juga diminta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat dalam memberikan pertimbangan kepada gubernur.
Dengan demikian, keputusan mengenai upah minimum dapat disusun berdasarkan data serta masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
UMP 2027 Diumumkan 21 November, Upah Minimum Sektoral Menyusul
Pemerintah telah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang berakhirnya tahun 2026.
Berdasarkan jadwal tersebut, gubernur wajib mengumumkan Upah Minimum Provinsi 2027 paling lambat pada Sabtu, 21 November 2026.
Setelah pengumuman UMP, pemerintah daerah dijadwalkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi paling lambat pada Kamis, 26 November 2026.
Sementara itu, kebijakan mengenai UMK dan UMSK akan mengikuti keputusan gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah masih menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum tahun depan.
Kemnaker menekankan pentingnya kolaborasi dan dialog sosial agar proses pengupahan berjalan sesuai ketentuan serta mempertimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
- Penulis :
- Aditya Yohan




