
Pantau - Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 157 dari total 419 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Indonesia telah dikelola oleh koperasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses bahan bakar minyak (BBM) dan mendukung kegiatan usaha nelayan.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 37,5 persen dari keseluruhan SPBUN secara nasional, sementara sisanya masih dikelola melalui skema pengelolaan lainnya.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengatakan pemerintah terus mendorong perluasan pengelolaan SPBUN berbasis koperasi melalui penguatan kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga.
Hal tersebut disampaikan Panel saat peresmian operasional SPBUN yang dikelola Koperasi Produsen Karya Sarana di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026).
Panel menjelaskan bahwa BBM menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar bagi nelayan karena merupakan komponen utama dalam menunjang aktivitas penangkapan ikan di laut.
Berdasarkan perkiraan Kementerian Koperasi, biaya pembelian bahan bakar dapat mencapai sekitar 60–70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan.
Besarnya pengeluaran tersebut membuat ketersediaan BBM yang mudah dijangkau menjadi faktor penting dalam membantu nelayan menjalankan kegiatan penangkapan ikan secara lebih efisien.
Pemerintah pun mendorong pengelolaan SPBUN oleh koperasi agar akses bahan bakar bagi nelayan semakin luas sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Koperasi Didorong Kembangkan Usaha Perikanan dari Hulu hingga Hilir
Panel menegaskan bahwa pengelolaan SPBUN oleh koperasi tidak seharusnya hanya berfokus pada kegiatan penjualan bahan bakar minyak kepada nelayan.
Menurut dia, keberadaan SPBUN dapat menjadi pintu masuk bagi koperasi untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang saling berkaitan dalam mendukung kegiatan ekonomi sektor perikanan.
Salah satu peluang usaha yang dapat dikembangkan adalah penyediaan es balok untuk membantu nelayan menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan.
Selain itu, koperasi didorong menyediakan fasilitas gudang pendingin atau cold storage yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil perikanan sebelum dipasarkan.
Koperasi juga memiliki peluang mengembangkan usaha penyediaan sarana produksi penangkapan ikan yang dibutuhkan nelayan dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Pengembangan unit usaha tersebut dapat diperluas ke bidang pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat pesisir.
Pada tahap pemasaran, koperasi diharapkan mampu membantu penyaluran dan penjualan hasil perikanan agar nelayan memiliki dukungan usaha yang lebih menyeluruh.
"Kami tidak ingin koperasi hanya mengelola penjualan BBM. Kami ingin koperasi mampu mengembangkan unit-unit usaha lain yang saling mendukung, sehingga koperasi dapat membangun ekosistem usaha perikanan dari hulu sampai hilir untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir," ucap Panel.
Melalui pengembangan berbagai unit usaha tersebut, Kementerian Koperasi berharap terbentuk ekosistem bisnis perikanan yang terintegrasi mulai dari penyediaan kebutuhan produksi, penangkapan ikan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran.
Penguatan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir itu diarahkan untuk meningkatkan peran koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
SPBUN Koperasi di Rokan Hilir Permudah Nelayan Mendapatkan Solar
Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Karya Sarana, Gusli Akmal, mengatakan operasional SPBUN yang dikelola koperasinya menjadi solusi bagi nelayan di Kabupaten Rokan Hilir yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar solar untuk melaut.
Menurut Gusli, keberadaan SPBUN tersebut memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh solar yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, nelayan tidak perlu lagi bersaing dengan konsumen umum ketika hendak mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan melaut.
Gusli menjelaskan bahwa sebelum SPBUN beroperasi, nelayan harus mengambil solar dari lokasi yang cukup jauh dari kawasan perairan tempat mereka menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Kondisi tersebut membuat nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan, baik untuk transportasi maupun pembayaran jasa dalam proses memperoleh bahan bakar.
Kehadiran SPBUN yang lebih mudah dijangkau diharapkan dapat mengurangi pengeluaran tambahan yang sebelumnya harus ditanggung nelayan.
"Dari sisi ekonomi, keberadaan SPBUN juga membantu mengurangi biaya operasional nelayan," ujar Gusli.
Pemerintah Perkuat Peran Koperasi dalam Ekonomi Masyarakat Pesisir
Operasional SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana di Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu contoh pengembangan pelayanan kebutuhan bahan bakar nelayan melalui pengelolaan berbasis koperasi.
Melalui kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga, pemerintah terus mendorong peningkatan peran koperasi dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan masyarakat nelayan.
Pengembangan SPBUN berbasis koperasi juga diarahkan untuk memperluas kegiatan usaha koperasi agar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan bakar.
Kementerian Koperasi berharap pengelolaan SPBUN yang terintegrasi dengan berbagai unit usaha pendukung perikanan dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya operasional nelayan.
Perluasan pengelolaan SPBUN dan pengembangan usaha perikanan dari hulu hingga hilir diharapkan mampu memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir di berbagai daerah Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya




