HOME  ⁄  Ekonomi

Bappenas Tegaskan Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa 2028–2034 Harus Selaras dengan RPJMN 2025–2029

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Bappenas Tegaskan Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa 2028–2034 Harus Selaras dengan RPJMN 2025–2029
Foto: Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Putut Hari Satyaka dalam agenda the 9th Indonesia-EU Working Group on Development Cooperation (WGDC) yang diadakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Directorate-General for International Partnerships (DG INTPA), dan Komisi Eropa di Brussel, Belgia, Senin 26/10/2026 (sumber: Bappenas)

Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menegaskan bahwa perencanaan kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa periode 2028–2034 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, dalam pertemuan the 9th Indonesia-EU Working Group on Development Cooperation (WGDC) di Brussel, Belgia.

Penyelarasan ini bertujuan memastikan dukungan kerja sama pembangunan dan pembiayaan Uni Eropa memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas serta sasaran pembangunan nasional Indonesia.

“Kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa perlu selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Penyelarasan ini penting agar dukungan kerja sama dan pembiayaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,” ujar Putut.

Pertemuan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Directorate-General for International Partnerships (DG INTPA) dan Komisi Eropa tersebut membahas arah kerja sama pembangunan, peluang investasi, serta penguatan instrumen pembiayaan untuk mendukung proyek strategis Indonesia.

Bappenas Dorong Global Gateway Selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Putut menekankan pentingnya menjadikan RPJMN 2025–2029 sebagai acuan utama dalam menentukan arah, prioritas, dan pelaksanaan kerja sama pembangunan Indonesia dengan Uni Eropa.

Salah satu langkah yang didorong adalah penyelarasan program Global Gateway, strategi Uni Eropa untuk memperkuat konektivitas di berbagai sektor, dengan dokumen perencanaan pembangunan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, dokumen Blue Book dan Green Book diharapkan menjadi rujukan untuk mengidentifikasi proyek pembangunan yang berpotensi memperoleh dukungan kerja sama, bantuan teknis, maupun pembiayaan Uni Eropa.

Putut juga menyoroti pentingnya peningkatan kesiapan proyek melalui dukungan studi kelayakan, bantuan teknis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Langkah tersebut diperlukan agar proyek yang masuk dalam perencanaan kerja sama memiliki kesiapan teknis dan pembiayaan sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

Selain itu, Bappenas menyambut baik pengembangan skema pembiayaan campuran atau blended finance sebagai alternatif pendanaan proyek pembangunan nasional.

Skema ini memungkinkan penggabungan berbagai instrumen keuangan, seperti hibah, pinjaman konsesional, ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis, sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pinjaman.

Pembiayaan campuran juga dibahas sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme yang lebih sederhana dan mampu mengakomodasi berbagai sumber pendanaan.

Uni Eropa Berkomitmen Perluas Global Gateway dan Dukung Transisi Hijau

Dari pihak Uni Eropa, Director EU Peteris Ustubs menyampaikan bahwa Global Gateway akan ditingkatkan skalanya melalui pengembangan proyek yang lebih besar dan percepatan pelaksanaan.

Program Global Gateway sendiri akan memasuki usia lima tahun pada Desember 2026.

Peteris juga menegaskan komitmen Uni Eropa untuk terus mendukung transisi hijau dan penguatan konektivitas digital sebagai bagian dari prioritas kemitraan pembangunan dengan Indonesia.

Kerja sama kedua pihak tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan WGDC, Indonesia dan Uni Eropa membahas peluang penguatan kerja sama pada sejumlah sektor strategis, meliputi energi, transportasi, digitalisasi, kesehatan, dan pendidikan tinggi.

Kedua pihak turut menyepakati penyusunan daftar program pembangunan bersama atau joint development pipeline untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan Indonesia dengan dukungan bantuan teknis, instrumen pembiayaan, serta peluang investasi Uni Eropa.

Penyusunan daftar tersebut diharapkan menghasilkan proyek prioritas yang lebih konkret, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Indonesia dan Uni Eropa Siapkan Daftar Proyek Prioritas 2028–2034

Dalam proses pre-programming kerja sama Uni Eropa periode 2028–2034, dokumen Blue Book akan digunakan sebagai rujukan utama untuk mengidentifikasi proyek pembangunan yang berpotensi memperoleh dukungan.

Pembahasan juga mencakup rencana peningkatan skala Global Gateway melalui pendekatan Team Europe yang melibatkan berbagai unsur Uni Eropa dan memperkuat partisipasi sektor swasta Eropa.

Selain itu, kedua pihak membahas kesiapan European Investment Bank (EIB) untuk terlibat dalam proses penyiapan proyek yang masuk dalam daftar kerja sama.

Keterlibatan EIB diharapkan memperkuat aspek perencanaan, kesiapan teknis, dan pembiayaan sehingga proyek yang telah diidentifikasi dapat lebih siap dilaksanakan.

Melalui pendekatan tersebut, dukungan Uni Eropa diharapkan tidak hanya tersedia dalam bentuk pendanaan, tetapi juga mencakup persiapan proyek dan peningkatan kapasitas pelaksana.

Pengembangan pembiayaan campuran menjadi salah satu instrumen yang dibahas untuk memperluas peluang pendanaan proyek, termasuk yang melibatkan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Bappenas Usulkan Penguatan WGDC sebagai Forum Koordinasi Kerja Sama

Hasil pembahasan WGDC selanjutnya dilaporkan dalam pertemuan the 9th Indonesia-EU Joint Committee di Brussel, Belgia, yang dipimpin bersama oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan European External Action Service.

Dalam sesi kerja sama pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan penguatan peran WGDC sebagai forum koordinasi seluruh program pembangunan yang memperoleh pendanaan dari Uni Eropa.

Penguatan tersebut mencakup program yang dilaksanakan melalui lembaga negara anggota Uni Eropa maupun EIB agar berbagai dukungan pembangunan dapat dikoordinasikan secara lebih efektif.

WGDC merupakan forum dialog kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa yang berada di bawah kerangka Partnership and Cooperation Agreement (PCA).

Forum ini berfungsi meninjau perkembangan kebijakan dan pelaksanaan program kerja sama kedua pihak, termasuk EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), sekaligus merumuskan arah kemitraan pembangunan pada masa mendatang.

Pada 2026, WGDC diarahkan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja sama Uni Eropa periode 2028–2034 dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional Indonesia.

Pertemuan WGDC berikutnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir Juni 2027 sebagai kelanjutan dialog dan koordinasi pembangunan kedua pihak.

Menjelang pertemuan tersebut, Indonesia dan Uni Eropa akan menindaklanjuti penyusunan joint development pipeline untuk menghubungkan kebutuhan proyek nasional dengan dukungan teknis, pembiayaan, serta peluang investasi yang tersedia.

Melalui penyelarasan dengan RPJMN 2025–2029, penguatan koordinasi WGDC, pemanfaatan Global Gateway, dan pengembangan pembiayaan campuran, kedua pihak berharap kerja sama pembangunan semakin konkret dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Indonesia.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026