HOME  ⁄  Ekonomi

Kemnaker Siapkan SIAPkerja untuk Perluas Akses Kerja Penyandang Disabilitas, 67 Ribu Orang Masih Menganggur

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Kemnaker Siapkan SIAPkerja untuk Perluas Akses Kerja Penyandang Disabilitas, 67 Ribu Orang Masih Menganggur
Foto: Salah satu penyandang disabilitas di Boyolali sedang membatik pada acara Pembukaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Kabupaten Boyolali Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Gedhe, Alun-Alun Kidul, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu (sumber: Pertamina)

Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui ekosistem SIAPkerja guna memperluas akses pekerjaan dan mempertemukan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal serta puluhan ribu lainnya yang belum memperoleh pekerjaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan pemerintah berupaya mempertemukan ketersediaan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui sistem pencocokan tenaga kerja.

“Jadi kita akan coba link and match antara supply dan demand,” ujar Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kemnaker Perkuat SIAPkerja dan Bursa Kerja Khusus

Cris menjelaskan bahwa pemanfaatan SIAPkerja akan diperkuat melalui pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi untuk mendukung penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Penguatan tersebut bertujuan memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses informasi lowongan pekerjaan yang lebih luas sekaligus kesempatan bekerja sesuai kompetensi dan kemampuan masing-masing.

Menurut Cris, penyandang disabilitas tidak hanya berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tetapi juga harus memperoleh akomodasi yang layak serta kesempatan mempertahankan pekerjaan dan mengembangkan karier.

Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi dan program pemerintah belum cukup untuk memastikan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas berjalan efektif.

Karena itu, diperlukan manajemen perubahan atau change management melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.

Peningkatan kesadaran perusahaan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh pekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah keseluruhan pekerja.

Sementara itu, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 persen dari total pekerjanya.

Sebanyak 67.109 Penyandang Disabilitas Masih Menganggur

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses pasar kerja.

Berdasarkan data Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, sebanyak 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal.

Data yang sama menunjukkan bahwa 67.109 penyandang disabilitas masih berstatus menganggur, sehingga diperlukan upaya memperluas kesempatan kerja bagi kelompok tersebut.

Sugeng menjelaskan bahwa keterbatasan akses informasi lowongan pekerjaan menjadi salah satu hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja.

Selain itu, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan turut memengaruhi peluang penempatan kerja.

Keterbatasan keterampilan dan sertifikasi kompetensi juga menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi persyaratan pekerjaan di berbagai sektor industri.

Hambatan lainnya adalah belum tersedianya akomodasi yang layak secara memadai di tempat kerja, sehingga dapat mempersulit penyandang disabilitas dalam memperoleh maupun mempertahankan pekerjaan.

Kemnaker Perluas Pelatihan Vokasi dan Pendampingan Kerja

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kemnaker memperkuat pemanfaatan ekosistem SIAPkerja sebagai sarana mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kemnaker juga mengembangkan Bursa Kerja Khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Lembaga Pelatihan Kerja Inklusi.

Pengembangan BKK tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha serta dunia industri.

Selain layanan penempatan kerja, Kemnaker memperluas penyelenggaraan pelatihan vokasi melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).

Program pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi penyandang disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan pasar kerja.

Materi pelatihan mencakup keterampilan digital dan soft skill atau keterampilan nonteknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.

Melalui penguatan pelatihan vokasi, Kemnaker berupaya mengurangi kesenjangan antara kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Kemnaker juga menyediakan layanan pendampingan yang mencakup proses persiapan, penempatan, hingga tahap setelah penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan.

“Kemnaker juga memberikan pendampingan sejak tahap pra hingga pasca-penempatan,” ujar Sugeng Heri Suseno.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung keberlanjutan pekerjaan dan pengembangan karier tenaga kerja penyandang disabilitas.

Melalui integrasi SIAPkerja, penguatan BKK dan LPK Inklusi, perluasan pelatihan vokasi, serta layanan pendampingan, Kemnaker berupaya memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026