
Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan total luas mencapai 16.914,9 hektare.
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah pemerintah daerah untuk menjaga keberadaan kawasan pertanian, mencegah penyusutan lahan sawah produktif, serta mendukung keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Bandung.
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, mengatakan pembebasan PBB merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan sektor pertanian sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
"Sebagai bentuk keberpihakan terhadap keberlangsungan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai LSD," kata Ali Syakieb dalam keterangannya di Bandung, Rabu.
Pembebasan pajak tersebut secara khusus diberikan kepada lahan sawah yang telah memenuhi ketentuan sebagai LSD dan tidak secara otomatis berlaku bagi seluruh lahan pertanian di Kabupaten Bandung.
Sebanyak 16.914,9 Hektare Sawah Dilindungi Tersebar di 29 Kecamatan
Ali Syakieb menjelaskan bahwa lahan sawah dilindungi seluas 16.914,9 hektare tersebut tersebar di 29 kecamatan dan 207 desa di wilayah Kabupaten Bandung.
Sebaran kawasan pertanian yang mencakup sebagian besar kecamatan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mempertahankan ketersediaan lahan produktif.
Pemkab Bandung menempatkan perlindungan lahan sawah sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat.
Melalui pembebasan PBB, pemerintah daerah berupaya meringankan kewajiban pajak pemilik lahan sawah yang memenuhi ketentuan LSD sekaligus mendukung keberlanjutan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian.
Kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mencegah berkurangnya kawasan sawah yang memiliki peran penting terhadap produksi pangan di Kabupaten Bandung.
Pemkab Bandung Jalankan Program Strategis untuk Perkuat Pertanian
Selain memberikan pembebasan PBB, Pemerintah Kabupaten Bandung menjalankan enam program strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan mendukung keberlangsungan usaha petani.
Salah satu program tersebut adalah perluasan tanam padi yang bertujuan meningkatkan kegiatan produksi pertanian sekaligus menjaga kesinambungan penyediaan pangan daerah.
Pemerintah daerah juga mendorong modernisasi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efektivitas kegiatan usaha tani melalui pemanfaatan teknologi dan peralatan yang lebih modern.
Program lainnya mencakup penerapan sistem agrosolution sebagai pendekatan dalam penguatan sektor pertanian dan peningkatan dukungan terhadap kegiatan usaha tani.
Selain berfokus pada peningkatan produksi, Pemkab Bandung menyediakan fasilitasi asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang dihadapi petani dalam menjalankan kegiatan pertanian.
Dukungan terhadap kesejahteraan petani turut diberikan melalui program perlindungan sosial berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani di Kabupaten Bandung.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian melalui perlindungan lahan, peningkatan produktivitas, serta jaminan perlindungan sosial bagi petani.
Ali Syakieb Dorong Penguatan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan
Ali Syakieb menyampaikan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus memperkuat kebijakan dan program pertanian di daerah.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung, perhatian pemerintah pusat sendiri menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus memperkuat pembangunan sektor pertanian," ujar Ali Syakieb.
Menurutnya, dukungan terhadap sektor pertanian perlu terus diperkuat agar keberadaan lahan produktif tetap terjaga dan kegiatan usaha petani dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Secara administratif, Kabupaten Bandung memiliki 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa.
Dengan jumlah penduduk tersebut, keberlanjutan produksi pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Keberadaan lahan sawah dilindungi yang tersebar di 29 kecamatan dan 207 desa diharapkan dapat membantu mempertahankan kawasan pertanian yang mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Melalui pembebasan PBB bagi 16.914,9 hektare lahan sawah dilindungi serta pelaksanaan berbagai program strategis, Pemkab Bandung berupaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
- Penulis :
- Shila Glorya




