HOME  ⁄  Ekonomi

KKP dan KLH Resmikan Aturan Karbon Biru di COP31, Masyarakat Pesisir Bisa Dapat Keuntungan dari Transaksi Karbon

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

KKP dan KLH Resmikan Aturan Karbon Biru di COP31, Masyarakat Pesisir Bisa Dapat Keuntungan dari Transaksi Karbon
Foto: Peresmian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 COP31 di Antalya, Turki, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Sanya Dinda)

Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).

Regulasi tersebut menjadi landasan hukum untuk mengatur pengelolaan nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dari transaksi karbon biru kepada pihak-pihak yang terlibat.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian mengenai hak dan manfaat ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan karbon di wilayah kelautan.

Menurutnya, keuntungan dari transaksi karbon biru tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik proyek, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak lain yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

"Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan," kata Koswara.

KKP Atur Pembagian Keuntungan Karbon Biru agar Lebih Transparan

Koswara menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 dirancang untuk membangun mekanisme pengelolaan karbon yang transparan dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Melalui aturan tersebut, setiap pemangku kepentingan diharapkan dapat mengetahui proses penentuan nilai karbon serta mekanisme pembagian manfaat ekonomi yang dihasilkan dari proyek karbon biru.

Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah memastikan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelestarian kawasan perairan memperoleh manfaat ekonomi sesuai dengan kontribusinya.

Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem kelautan, tetapi juga memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengelolaan karbon.

"Karena masyarakat di sektor kami, di sektor kelautan terlibat langsung dalam perjanjian. Dan ukuran-ukurannya jelas, kalau misalnya ekonomi itu sharingnya berapa persen, itu kelihatan," kata Koswara.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembagian keuntungan dalam proyek karbon biru akan menggunakan mekanisme yang jelas, termasuk penentuan persentase manfaat ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pengaturan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian bagi pemilik proyek, pemerintah daerah, dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Pemilik Lahan hingga Masyarakat Terdampak Masuk Perhitungan Manfaat Karbon

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 turut mengatur pembagian manfaat ekonomi berdasarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek karbon biru.

Pihak yang diperhitungkan dalam mekanisme tersebut meliputi pemilik lahan, pemilik proyek, pemerintah daerah, pekerja, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan karbon.

Selain pihak yang terlibat langsung, masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan proyek karbon biru juga menjadi bagian yang diperhitungkan dalam pembagian manfaat ekonomi.

Koswara menjelaskan bahwa tingkat keterlibatan setiap pihak akan dihitung untuk menentukan manfaat ekonomi yang dapat diterima dari transaksi karbon.

"Tiap-tiap daerah itu akan dihitung keterlibatannya. Baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek maupun masyarakat yang terdampak," kata Koswara.

Perhitungan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepemilikan lahan atau proyek, tetapi juga mencakup kontribusi tenaga kerja dan keterlibatan masyarakat setempat.

Pemerintah juga akan memperhatikan kondisi masing-masing daerah karena tingkat partisipasi masyarakat dan pihak terkait dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Melalui mekanisme tersebut, pembagian keuntungan dari transaksi karbon biru diharapkan dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Bagi pemerintah daerah, pengaturan tersebut memberikan kejelasan mengenai keterlibatan mereka dalam proyek karbon biru yang dilaksanakan di wilayahnya.

Sementara bagi masyarakat pesisir, regulasi ini diharapkan membuka peluang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem perairan.

Tiga Pengembang Proyek Karbon Biru Dukung Regulasi Baru KKP

Dalam peresmian regulasi di forum COP31, sejumlah pihak yang menginisiasi proyek karbon biru turut melakukan penandatanganan dukungan terhadap penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026.

Tiga pihak yang melakukan penandatanganan tersebut adalah VNV Advisory, PT Yani Kusuma Perkasa, dan YAKOPI.

Penandatanganan itu menjadi bentuk dukungan dari para pemilik dan penginisiasi proyek karbon biru terhadap penerapan aturan baru dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon sektor kelautan dan perikanan.

Selain penandatanganan dukungan, sejumlah proyek karbon biru juga disebut akan segera didaftarkan dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Registrasi proyek dalam SRUK menjadi salah satu tahapan yang diperlukan agar unit karbon dari proyek tersebut dapat memasuki mekanisme transaksi karbon yang berlaku.

Melalui proses pendaftaran tersebut, proyek-proyek karbon biru diharapkan dapat melanjutkan tahapan menuju transaksi yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi para pihak terkait.

Regulasi Karbon Biru Diharapkan Perkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir

Peresmian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 dalam forum COP31 menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap penanganan perubahan iklim dan pengembangan mekanisme ekonomi berbasis pelestarian lingkungan.

Melalui pengaturan yang lebih jelas, pemerintah berupaya memastikan pengembangan proyek karbon biru tetap memperhatikan transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pembagian keuntungan yang adil.

Regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kepastian bagi pemilik proyek dan pihak lain yang ingin mengembangkan kegiatan karbon biru di wilayah perairan Indonesia.

Bagi masyarakat yang terlibat dalam pelestarian ekosistem kelautan, mekanisme pembagian manfaat ekonomi menjadi salah satu peluang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perlindungan lingkungan.

KKP menegaskan pentingnya memastikan setiap pihak yang berkontribusi dalam proyek karbon biru mendapatkan manfaat ekonomi sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Melalui penerapan regulasi tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan pelestarian ekosistem kelautan dengan peluang ekonomi dari transaksi karbon, sehingga perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lainnya.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026