
Pantau - Pemerintah meminta eksportir Indonesia segera menyiapkan data geolokasi atau informasi lokasi geografis asal komoditas menjelang pemberlakuan aturan deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 30 Desember 2026.
Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama minyak kelapa sawit (CPO), kopi, kakao, kayu, dan karet yang dipasarkan ke negara-negara anggota Uni Eropa.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan bahwa penerapan EUDR mewajibkan komoditas tertentu yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan bebas deforestasi.
Hal tersebut disampaikan Dradjad dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pelaku usaha harus menyertakan data geolokasi untuk menunjukkan lokasi lahan tempat komoditas diproduksi sebagai bagian dari pembuktian kepatuhan terhadap regulasi tersebut.
Lima Komoditas Ekspor Indonesia Berpotensi Terdampak EUDR
Dradjad menjelaskan bahwa terdapat tujuh kelompok komoditas yang masuk dalam cakupan regulasi EUDR, yakni minyak kelapa sawit, kopi, kakao atau cokelat, kayu dan produk turunannya, karet, daging sapi, serta kedelai.
Namun, dari tujuh kelompok tersebut, pemerintah menilai Indonesia terutama akan menghadapi dampak penerapan EUDR pada lima komoditas ekspor utama.
Sementara itu, daging sapi dan kedelai tidak menjadi perhatian utama karena Indonesia bukan merupakan eksportir utama kedua komoditas tersebut ke pasar Uni Eropa.
"Kalau daging dan kedelai kan kita enggak ekspor. Jadi Indonesia itu akan terkena di masalah minyak sawit (CPO), kopi, coklat, kayu, maupun karet," kata Dradjad.
Pemerintah mengingatkan bahwa ketidaksiapan eksportir dalam memenuhi persyaratan EUDR dapat menghambat pengiriman komoditas Indonesia ke pasar Uni Eropa.
Oleh karena itu, eksportir diminta segera memastikan ketersediaan dan kelengkapan data geolokasi dari lahan produksi masing-masing komoditas.
Informasi tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak berasal dari lahan yang melanggar ketentuan deforestasi sebagaimana diatur dalam kebijakan Uni Eropa.
Nilai Ekspor Komoditas Terdampak Diperkirakan Capai 7 Miliar Dolar AS
Dradjad memperkirakan nilai ekspor Indonesia untuk kelompok komoditas yang tercakup dalam regulasi EUDR mencapai sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan data yang pernah dilihat sebelumnya dan belum mencerminkan nilai ekspor terbaru.
"Data yang pernah saya lihat dulu itu kalau nggak salah nilainya sekitar 7 miliaran dolar AS. Saya belum dapat data yang terakhir, tapi angkanya pernah segitu. Nah, ini akan terkena EUDR jika diberlakukan. Jadi saya menghimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," katanya menjelaskan.
Besarnya nilai ekspor yang berpotensi terdampak menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong kesiapan pelaku usaha menghadapi perubahan persyaratan perdagangan internasional.
Pemerintah menekankan bahwa pemenuhan ketentuan EUDR perlu dipersiapkan sebelum regulasi berlaku agar kegiatan ekspor tidak terkendala persoalan administrasi maupun persyaratan teknis.
Pemerintah Libatkan BIG untuk Mendukung Penyediaan Data Geolokasi
Sebagai bagian dari persiapan menghadapi EUDR, pemerintah telah melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyediaan sistem pendukung informasi lokasi geografis lahan produksi.
Dradjad menyebut BIG telah menyiapkan sistem yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan data geospasial untuk pelaksanaan regulasi tersebut.
Dukungan sistem tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam menyiapkan informasi lokasi produksi komoditas yang akan diekspor ke Uni Eropa.
Meski sistem pendukung telah disiapkan, pemerintah tetap meminta eksportir segera menindaklanjuti kebutuhan teknis dan memastikan seluruh data geolokasi tersedia secara lengkap.
Kesiapan tersebut menjadi penting karena data geolokasi merupakan salah satu komponen dalam proses uji tuntas atau due diligence yang diwajibkan melalui EUDR.
Selain membuktikan bahwa komoditas bebas deforestasi, pelaku usaha juga harus memastikan produk dihasilkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya.
Eksportir dan pelaku usaha terkait juga diwajibkan memenuhi ketentuan penyampaian pernyataan uji tuntas sesuai kewajiban yang berlaku dalam regulasi Uni Eropa.
EUDR Dua Kali Ditunda hingga 30 Desember 2026
EUDR merupakan kebijakan Uni Eropa yang mengatur persyaratan pemasaran dan perdagangan komoditas serta produk tertentu yang berkaitan dengan risiko deforestasi dan degradasi hutan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Uni Eropa Nomor 2023/1115 yang mewajibkan komoditas terkait memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan kepatuhan hukum di negara asal.
Regulasi tersebut awalnya dijadwalkan mulai diterapkan pada 30 Desember 2024, tetapi kemudian mengalami dua kali penundaan.
Penundaan pertama menggeser jadwal pemberlakuan EUDR dari 30 Desember 2024 menjadi Desember 2025.
Selanjutnya, Uni Eropa kembali memutuskan menunda penerapan regulasi hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan Uni Eropa Nomor 2025/2650.
Penundaan kedua dilakukan untuk memberikan tambahan waktu persiapan kepada pelaku usaha yang terdampak sekaligus memungkinkan penyempurnaan sistem administrasi dalam pelaksanaan EUDR.
Dengan jadwal pemberlakuan pada akhir Desember 2026, pemerintah meminta eksportir Indonesia memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melengkapi data geolokasi dan memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.
Langkah tersebut diperlukan agar ekspor minyak kelapa sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet Indonesia ke pasar Uni Eropa tetap dapat berlangsung tanpa hambatan akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi deforestasi.
- Penulis :
- Shila Glorya




