HOME  ⁄  Ekonomi

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Industri Rokok

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Industri Rokok
Foto: (Sumber :Arsip foto - Petani memindahkan tembakau rajangan setelah dijemur di Desa Kebonagung, Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom..)

Pantau - Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi industri hasil tembakau (IHT) di tengah tekanan regulasi, kebijakan fiskal, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Hendry Wardana mengatakan tekanan terhadap perusahaan rokok legal berpotensi mengancam keberlangsungan industri dan pekerjaan sekitar 500.000 tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor manufaktur rokok.

Pernyataan tersebut disampaikan Hendry melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, perusahaan rokok legal menghadapi kewajiban cukai dan berbagai ketentuan pemerintah, sementara produk rokok ilegal beredar tanpa memenuhi kewajiban yang sama.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujar Hendry.

Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan industri legal sekaligus perlindungan tenaga kerja dalam merumuskan kebijakan sektor tembakau.

Serikat Pekerja Khawatir Nasib 500 Ribu Pekerja Industri Rokok

Hendry menjelaskan bahwa sektor manufaktur industri rokok saat ini melibatkan sekitar 500.000 pekerja secara langsung.

Jumlah tersebut menjadi perhatian serikat pekerja karena tekanan terhadap perusahaan rokok legal dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan lapangan kerja.

Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan kondisi perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.

Hendry menegaskan bahwa keberadaan lapangan kerja harus diikuti dengan kondisi kerja yang layak dan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian berusaha agar perusahaan legal memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan kegiatan produksi.

Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan di tengah perubahan regulasi dan kebijakan fiskal.

Peredaran Rokok Ilegal Disebut Capai 20 hingga 30 Persen di Sejumlah Daerah

Selain persoalan tenaga kerja, FSP RTMM-SPSI menyoroti peredaran rokok ilegal yang dinilai semakin menekan industri hasil tembakau legal.

Hendry menyebut peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah telah mencapai kisaran 20 hingga 30 persen.

Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan serikat pekerja dan tidak disebutkan berlaku secara nasional.

Menurut Hendry, tingginya peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan yang tidak seimbang karena perusahaan legal harus memenuhi kewajiban cukai dan ketentuan lainnya.

Ia juga menilai kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal.

Pada saat yang sama, Hendry menyebut produksi rokok legal mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menjadi alasan serikat pekerja meminta pemerintah meninjau dampak kebijakan fiskal terhadap industri hasil tembakau.

FSP RTMM-SPSI Usulkan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok

Untuk mengatasi tekanan terhadap industri legal, FSP RTMM-SPSI mengusulkan penghentian sementara atau moratorium kenaikan cukai hasil tembakau.

Hendry menilai langkah tersebut diperlukan untuk menekan pertumbuhan peredaran rokok ilegal yang menurutnya semakin meluas.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.

Usulan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kondisi persaingan antara produk rokok legal dan ilegal.

Serikat pekerja berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kenaikan cukai terhadap kegiatan produksi perusahaan serta keberlangsungan tenaga kerja.

Hendry juga menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan kepastian bagi perusahaan legal dalam memenuhi kewajiban usahanya.

Pemerintah Diminta Jaga Kepastian Usaha Industri Hasil Tembakau

FSP RTMM-SPSI meminta pemerintah memperhatikan keseimbangan antara penerapan regulasi, kebijakan fiskal, dan keberlangsungan industri hasil tembakau.

Menurut Hendry, tekanan yang terus berlangsung terhadap perusahaan legal berisiko memengaruhi kondisi tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Ia berharap pemerintah dapat menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha sekaligus menangani persoalan peredaran rokok ilegal.

Serikat pekerja juga meminta agar kebijakan cukai mempertimbangkan kondisi industri dan dampaknya terhadap lapangan kerja.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, usulan moratorium kenaikan cukai masih merupakan permintaan dari FSP RTMM-SPSI, bukan keputusan pemerintah.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026