HOME  ⁄  Ekonomi

Menaker Yassierli Tetapkan Pedoman Upah Minimum 2027, KHL dan Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Menaker Yassierli Tetapkan Pedoman Upah Minimum 2027, KHL dan Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama
Foto: (Sumber :Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. ANTARA FOTO/Moch Asim/agr.)

Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan agar kebijakan pengupahan dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Pemerintah telah menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Yassierli mengatakan penggunaan data yang sesuai dengan kondisi setiap daerah menjadi faktor penting dalam menentukan besaran upah minimum.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Penetapan UMP dan UMK 2027 Mengacu pada Aturan Pengupahan

Yassierli menjelaskan bahwa pedoman penghitungan upah minimum 2027 merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengupahan tenaga kerja.

Bagi provinsi yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, penghitungan UMP 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian upah minimum.

Ketentuan serupa berlaku bagi kabupaten dan kota yang telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026.

Formula penghitungan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menghitung penyesuaian upah minimum berdasarkan indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.

Formula Upah Minimum 2027 Memperhitungkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pedoman yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, penyesuaian upah minimum menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Komponen pertumbuhan ekonomi diperhitungkan bersama nilai alfa atau α yang ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1.

Hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap upah minimum yang berlaku pada tahun berjalan.

Yassierli menjelaskan bahwa nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dengan demikian, penentuan nilai alfa tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan perusahaan.

Kebutuhan Hidup Layak Jadi Dasar Pertimbangan Kenaikan Upah

Kebutuhan Hidup Layak menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah dalam proses penetapan upah minimum 2027.

Yassierli menekankan pentingnya membandingkan besaran upah minimum dengan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing daerah.

Perbandingan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan nilai alfa.

Selain KHL, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan situasi ketenagakerjaan.

Penggunaan data daerah dinilai diperlukan karena kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja tidak selalu sama di setiap wilayah.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta agar proses penghitungan menggunakan data yang mampu menggambarkan kondisi daerah secara tepat.

Pemerintah Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

Yassierli menyampaikan bahwa kebijakan upah minimum harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan kegiatan usaha.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar penggunaan beberapa indikator dalam proses penghitungan upah minimum 2027.

Pemerintah menilai penetapan upah tidak dapat hanya didasarkan pada satu faktor ekonomi.

Karena itu, inflasi, pertumbuhan ekonomi, KHL, dan kondisi ketenagakerjaan perlu diperhitungkan secara bersama.

Pedoman yang telah dikirimkan kepada seluruh gubernur menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penetapan UMP dan UMK 2027.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, pemerintah belum mengumumkan besaran upah minimum 2027 untuk masing-masing provinsi maupun kabupaten dan kota.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026