
Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, kesempatan kerja yang setara harus diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, dan penyandang disabilitas.
“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menaker Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang Inklusif
Yassierli menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan kesempatan kerja menjadi dasar dalam pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia atau People-Centered Policy.
Pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan.
Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan harus memperhatikan keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia agar kesempatan kerja dapat diakses secara lebih merata.
Ia menilai perbedaan tingkat pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis angkatan kerja perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif,” kata Menaker lagi.
Pemerintah Diminta Memahami Kondisi Nyata Masyarakat
Yassierli menekankan bahwa penyusunan kebijakan ketenagakerjaan perlu didasarkan pada kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menggunakan asumsi dalam merumuskan program yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Ia menilai informasi langsung dari masyarakat diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat menjawab persoalan di lapangan.
“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.
Pendekatan tersebut juga menekankan pentingnya dialog sosial dalam memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat.
Masyarakat Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan
Menaker menjelaskan bahwa penerapan People-Centered Policy mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari program pemerintah.
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan yang berkaitan dengan kehidupan serta dunia kerja.
Yassierli menilai keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan berbagai kelompok tenaga kerja secara lebih menyeluruh.
Selain itu, pendekatan ini mendorong pemberdayaan kemampuan masyarakat sekaligus memperhatikan perlindungan bagi pekerja.
Teknologi dan Inovasi Harus Memberikan Manfaat bagi Pekerja
Yassierli turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.
Menurutnya, perkembangan teknologi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat dan dunia kerja.
Pendekatan yang berpusat pada manusia menempatkan kebutuhan pekerja sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan teknologi tersebut.
Seminar PEI yang diikuti Yassierli mengangkat tema People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang memperhatikan keberagaman angkatan kerja serta memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang layak.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




