HOME  ⁄  Ekonomi

Ekonom CELIOS Desak Kepastian Hukum Pertanahan untuk Dorong Investasi dan Cegah Lahan Produktif Terbengkalai

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Ekonom CELIOS Desak Kepastian Hukum Pertanahan untuk Dorong Investasi dan Cegah Lahan Produktif Terbengkalai
Foto: (Sumber :Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda saat menyampaikan materinya di Jakarta. ANTARA/Khaerul Izan.)

Pantau - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola pertanahan yang jelas menjadi faktor penting dalam mendorong investasi, mempercepat pembangunan, serta mencegah aset tanah produktif terbengkalai akibat konflik kepemilikan.

Nailul menyampaikan hal tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) bertema "Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional" di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, ketidakpastian dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat menghambat kegiatan investasi sekaligus mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja.

"Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi," kata Nailul.

Ia menilai penyelesaian persoalan pertanahan tidak cukup hanya melalui penerbitan dokumen kepemilikan, tetapi juga harus disertai langkah yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan tanah untuk kegiatan ekonomi.

Ketidakpastian Hukum Pertanahan Dinilai Bisa Menghambat Investasi

Nailul menjelaskan bahwa konflik kepemilikan tanah yang berlangsung lama dapat menimbulkan dampak ekonomi lebih besar daripada nilai lahan yang disengketakan.

Menurut dia, tanah yang tidak dapat dimanfaatkan akibat persoalan hukum berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, kegiatan usaha, serta investasi yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kondisi tersebut juga dapat mengurangi kesempatan kerja karena aktivitas ekonomi yang direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan dari kegiatan ekonomi yang tidak terlaksana akibat ketidakpastian status lahan.

Nailul menegaskan bahwa kepastian hukum pertanahan merupakan salah satu prasyarat agar tanah dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif.

Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan pertanahan mampu memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun investor.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Reforma Agraria Harus Diikuti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Nailul menyoroti pentingnya reforma agraria yang tidak hanya berfokus pada pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Menurut dia, reforma agraria seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif.

Ia mengingatkan bahwa legalitas kepemilikan tanah belum tentu meningkatkan kesejahteraan apabila masyarakat tidak memperoleh dukungan untuk memanfaatkan aset tersebut.

Dukungan yang dimaksud mencakup akses permodalan, pendampingan usaha, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan produktivitas.

Nailul juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menghasilkan pemerataan kesejahteraan melalui efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

"Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif," ujar Nailul.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan pemerataan apabila akses terhadap tanah dan sumber daya ekonomi hanya dikuasai kelompok tertentu.

Karena itu, perbaikan tata kelola pertanahan perlu memperhatikan distribusi akses terhadap aset produktif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

KPA Tekankan Tiga Pilar Penting dalam Tata Kelola Pertanahan

Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin turut menyoroti pentingnya melihat persoalan pertanahan dari perspektif hak dasar manusia dan keadilan sosial.

Menurut Iwan, tanah memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga kelestarian lingkungan hidup.

"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi," kata Iwan.

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pertanahan nasional.

Pilar pertama adalah kepastian hak atas tanah agar masyarakat memiliki perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki atau dikuasainya.

Pilar kedua berkaitan dengan keadilan dalam struktur penguasaan tanah sehingga akses terhadap sumber daya tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Sementara itu, pilar ketiga adalah pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan hidup.

Iwan menilai ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan.

Sengketa Lahan 5.700 Meter Persegi di Jakarta Berlangsung 36 Tahun

Dalam diskusi yang sama, kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (SPP), Muchibi, mengungkapkan contoh persoalan pertanahan yang dialami kliennya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta.

Muchibi menjelaskan bahwa sengketa tersebut melibatkan lahan seluas sekitar 5.700 meter persegi yang telah berlangsung selama 36 tahun.

Menurut dia, konflik berkepanjangan tersebut menyebabkan tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif hingga kini masih belum dapat digunakan.

Kasus tersebut menjadi salah satu contoh dampak sengketa pertanahan terhadap pemanfaatan aset yang memiliki potensi ekonomi.

Muchibi menyampaikan bahwa persoalan hukum yang belum terselesaikan membuat lahan tersebut tetap berada dalam kondisi sengketa.

Sementara itu, Nailul menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan penting untuk mencegah hilangnya potensi kegiatan ekonomi dan investasi.

Kepastian hak, pemerataan akses terhadap tanah, serta dukungan pemanfaatan lahan secara produktif menjadi sejumlah aspek yang disoroti para pembicara dalam diskusi mengenai tata kelola pertanahan dan pembangunan ekonomi nasional.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026