HOME  ⁄  Ekonomi

KKP Bangun 500 Lokasi Budi Daya Ikan Berteknologi Mini RAS pada 2026, Targetkan 40.000 Lokasi pada 2029

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

KKP Bangun 500 Lokasi Budi Daya Ikan Berteknologi Mini RAS pada 2026, Targetkan 40.000 Lokasi pada 2029
Foto: Direktur Ikan Air Tawar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ridho Karya Dongoran saat meninjau lokasi budi daya ikan air tawar berbasis teknologi Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis 19/11/2026 (sumber: ANTARA/Sumarwoto)

Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan 500 lokasi budi daya ikan air tawar berbasis teknologi Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) di sejumlah daerah di Pulau Sumatera dan Jawa sepanjang 2026 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Program yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dilaksanakan atas instruksi Presiden dengan tujuan meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Direktur Ikan Air Tawar KKP Ridho Karya Dongoran mengatakan pembangunan fasilitas budi daya ikan dilakukan secara bertahap di sejumlah provinsi, mulai dari Lampung hingga Jawa Timur.

"Pada tahun 2026 ini kita sudah menargetkan 500 lokasi, mulai dari Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Notog ini salah satu lokasinya," kata Ridho saat memantau pembangunan fasilitas budi daya ikan di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Khusus di Kabupaten Banyumas, pemerintah mengembangkan fasilitas budi daya ikan di 41 lokasi yang ditargetkan selesai dibangun pada akhir Desember 2026.

KKP juga menetapkan target jangka panjang untuk memperluas pengembangan fasilitas budi daya ikan berbasis Mini RAS hingga mencapai 40.000 lokasi pada 2029.

KKP Hadapi Kendala Status Lahan dalam Pembangunan Mini RAS

Ridho mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama pelaksanaan program pada 2026 berkaitan dengan status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas budi daya ikan.

Sebagian lokasi yang memiliki potensi budi daya ikan masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sehingga memerlukan penyelesaian persoalan administrasi sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KKP memprioritaskan penggunaan aset desa sebagai lokasi pembangunan fasilitas yang nantinya diserahterimakan kepada pemerintah desa untuk dikelola.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap sekitar 7.000 lokasi yang tersebar dari Lampung hingga Jawa Timur, sebanyak 5.000 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan dari sisi potensi budi daya ikan.

Namun, sebagian lokasi yang memenuhi persyaratan teknis tersebut masih menghadapi persoalan status lahan sehingga belum seluruhnya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas.

KKP berencana mengevaluasi persyaratan lokasi pada tahap pengembangan berikutnya agar pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan tanah kas desa.

Sebanyak 41 Desa di Banyumas Terima Program Budi Daya Ikan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banyumas Sulistiono mengatakan sebanyak 41 desa telah dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima program pengembangan fasilitas budi daya ikan berbasis Mini RAS pada 2026.

Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 90 desa yang sebelumnya diusulkan untuk mendapatkan fasilitas budi daya ikan.

"Setiap desa memperoleh anggaran sekitar Rp1,5 miliar lebih untuk pembangunan fasilitas, sarana prasarana, benih ikan, dan pakan," kata Sulistiono.

Setiap lokasi budi daya ikan dirancang memiliki 20 kolam yang digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar sesuai dengan komoditas yang dipilih.

Untuk komoditas lele, setiap lokasi memiliki kapasitas penebaran sekitar 125.000 benih ikan.

Sementara itu, fasilitas yang digunakan untuk budi daya ikan nila memiliki kapasitas penebaran sekitar 40.000 hingga 50.000 benih.

Ridho menjelaskan bahwa pemilihan jenis ikan disesuaikan dengan usulan pemerintah desa serta kebutuhan pasar di masing-masing wilayah.

"Jadi total itu 60 persen memintanya lele, 40 persen mintanya nila," kata Ridho mengenai komposisi permintaan komoditas ikan dalam program tersebut.

Produksi Ikan Lele Disiapkan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Sulistiono menjelaskan bahwa pengembangan budi daya ikan lele juga diarahkan untuk mendukung penyediaan bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ikan lele menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan karena relatif mudah dibudidayakan dan termasuk jenis ikan yang disukai anak-anak.

Melalui pengembangan fasilitas Mini RAS, pemerintah berharap kapasitas produksi ikan air tawar dapat meningkat sehingga mampu mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat dan pasokan bahan pangan program MBG.

Selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan fasilitas tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa.

Desa Notog Siapkan Pengelolaan Mini RAS sebagai Usaha Milik Desa

Penjabat (Pj) Kepala Desa Notog Nunus Danianto mengatakan fasilitas Mini RAS yang dibangun di wilayahnya akan dikembangkan sebagai usaha milik desa dengan melibatkan masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat direncanakan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari proses produksi, pengelolaan kolam, hingga pemasaran hasil panen ikan.

Nunus menjelaskan bahwa masyarakat Desa Notog sebelumnya telah memiliki pengalaman mengembangkan demplot atau lahan percontohan budi daya ikan air tawar.

Hasil produksi ikan dari kegiatan budi daya yang telah berjalan dipasarkan melalui sejumlah saluran, termasuk supermarket, penjualan langsung kepada konsumen, serta pemasokan kebutuhan program MBG.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi masyarakat Desa Notog untuk mengembangkan kegiatan usaha perikanan melalui fasilitas Mini RAS.

Nunus berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi ikan sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat desa.

Pengoperasian fasilitas Mini RAS juga diperkirakan membuka kesempatan kerja baru karena kegiatan budi daya tetap membutuhkan tenaga operator untuk mengelola produksi serta tenaga pemasaran hasil panen.

Melalui pengembangan 500 lokasi pada 2026 dan target perluasan hingga 40.000 lokasi pada 2029, KKP berupaya memperkuat produksi ikan air tawar nasional, mendukung pasokan pangan program MBG, serta meningkatkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026