HOME  ⁄  Ekonomi

ICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya, Bangladesh Desak Pemulangan 1,3 Juta Pengungsi

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

ICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya, Bangladesh Desak Pemulangan 1,3 Juta Pengungsi
Foto: (Sumber :Ilustrasi - Suasana kamp pengungsi etnis Rohingya di kawasan pesisir Cox's Bazar, wilayah tenggara Bangladesh. ANTARA/Anadolu/py.)

Pantau - Pemerintah Bangladesh mendesak Myanmar segera memulai proses pemulangan sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine utara pada 2017.

Bangladesh menyambut putusan yang diumumkan pada Kamis (19/11/2026) tersebut dan berharap keputusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mempercepat pemulangan warga Rohingya ke negara asal mereka.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh Shama Obaid Islam menyebut keputusan ICJ sebagai "hari bersejarah" dan "sangat positif".

Dalam konferensi pers di Dhaka, Obaid meminta pemerintah Myanmar dan Tentara Arakan menghormati putusan tersebut serta membuka jalan bagi kepulangan pengungsi Rohingya secara bermartabat.

"Kami berharap pemerintah Myanmar, serta Tentara Arakan, menyadari bahwa masyarakat Rohingya ingin kembali ke negara mereka sendiri dengan bermartabat. Kami mengharapkan mereka menghormati putusan hari ini dan, dengan demikian, memulai proses pemulangan," katanya dalam konferensi pers di Dhaka.

ICJ Putuskan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

Mahkamah Internasional menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap masyarakat Muslim Rohingya selama operasi militer di Rakhine utara pada 2017.

Putusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan hakim mendukung dan enam hakim menolak.

Keputusan itu disebut menjadi pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas genosida.

Putusan tersebut berkaitan dengan tindakan militer Myanmar yang menyebabkan banyak warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke negara tetangga.

Pemerintah Bangladesh menilai keputusan ICJ menjadi perkembangan penting dalam upaya mencari keadilan bagi masyarakat Rohingya.

"Putusan ini menyoroti tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine," ujar Obaid.

Bangladesh berharap putusan tersebut tidak hanya menjadi keputusan hukum internasional, tetapi juga mendorong langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan pengungsian Rohingya.

Bangladesh Desak Myanmar dan Tentara Arakan Mulai Pemulangan

Shama Obaid Islam meminta pemerintah Myanmar dan Tentara Arakan memperhatikan keinginan masyarakat Rohingya untuk kembali ke tanah kelahiran mereka.

Menurutnya, proses pemulangan harus memberikan kesempatan kepada pengungsi untuk kembali dengan bermartabat.

Bangladesh juga mendesak masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap pihak-pihak yang berpengaruh di Myanmar agar proses pemulangan dapat segera dimulai.

Desakan tersebut ditujukan kepada pemerintah Myanmar serta Tentara Arakan yang menjadi salah satu pihak penting dalam perkembangan situasi di Negara Bagian Rakhine.

Pemerintah Bangladesh berharap putusan ICJ dapat menjadi dasar untuk memperkuat upaya diplomatik mengenai kepulangan pengungsi.

Meski demikian, laporan tersebut belum menyebutkan adanya kesepakatan baru mengenai jadwal maupun mekanisme pemulangan warga Rohingya.

Pelaksanaan pemulangan masih memerlukan langkah lanjutan dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai kondisi keamanan di wilayah asal para pengungsi.

Sekitar 1,3 Juta Pengungsi Rohingya Ditampung di Cox's Bazar

Bangladesh saat ini menampung sekitar 1,3 juta warga Rohingya di kawasan pesisir Cox's Bazar, wilayah tenggara negara tersebut.

Sebagian besar pengungsi melarikan diri dari Myanmar setelah operasi penumpasan militer yang dimulai pada Agustus 2017.

Peristiwa tersebut menyebabkan perpindahan penduduk Rohingya dalam jumlah besar dari Negara Bagian Rakhine menuju Bangladesh.

Cox's Bazar kemudian menjadi pusat penampungan bagi masyarakat Rohingya yang meninggalkan Myanmar.

Keberadaan pengungsi dalam jumlah besar menjadikan persoalan pemulangan sebagai salah satu agenda penting dalam hubungan Bangladesh dan Myanmar.

Pemerintah Bangladesh terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur diplomatik dan dukungan masyarakat internasional.

Putusan ICJ diharapkan dapat memperkuat upaya Bangladesh dalam mendorong pemulangan warga Rohingya ke wilayah asal mereka.

PBB Ingatkan Risiko Kekerasan Setelah Putusan ICJ

Di tengah sambutan positif Bangladesh, muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan meningkatnya kekerasan setelah keputusan Mahkamah Internasional diumumkan.

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Kelly Currie, menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kekerasan menyusul putusan tersebut.

Peringatan itu muncul ketika situasi keamanan di Myanmar masih menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai masa depan masyarakat Rohingya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Shama Obaid Islam mengatakan pemerintah Bangladesh tetap meningkatkan kewaspadaan penuh.

Bangladesh juga terus memperhatikan perkembangan situasi yang dapat memengaruhi keselamatan masyarakat Rohingya.

Kekhawatiran mengenai potensi kekerasan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam upaya memulai proses pemulangan.

Bangladesh Apresiasi Peran Gambia dalam Kasus Genosida

Pemerintah Bangladesh turut menyampaikan apresiasi kepada Gambia atas perannya dalam memperjuangkan kasus genosida Rohingya melalui Mahkamah Internasional.

Shama Obaid Islam mengatakan Gambia telah mengambil sikap menentang ketidakadilan, kekejaman, tindakan tanpa hukum, dan genosida yang dialami masyarakat Rohingya di Myanmar.

Menurut Obaid, tindakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mencari keadilan bagi komunitas Rohingya.

Bangladesh juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Gambia atas langkah yang telah ditempuh dalam perkara tersebut.

Keputusan ICJ menjadi perkembangan penting dalam proses hukum internasional terkait tindakan terhadap masyarakat Rohingya pada 2017.

Namun, putusan tersebut belum secara otomatis memastikan kepulangan para pengungsi yang saat ini berada di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh berharap Myanmar dan Tentara Arakan menghormati keputusan pengadilan serta segera mengambil langkah untuk memulai pemulangan warga Rohingya secara bermartabat.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026