HOME  ⁄  Ekonomi

Pemkab Bandung Genjot PAD 2026 yang Baru Capai 74,79 Persen demi Cegah Gagal Bayar

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Pemkab Bandung Genjot PAD 2026 yang Baru Capai 74,79 Persen demi Cegah Gagal Bayar
Foto: Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten di Bandung, Jawa Barat, Jumat 20/11/2026 (sumber: Pemkab Bandung)

Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengantisipasi risiko gagal bayar menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Realisasi PAD Kabupaten Bandung hingga saat ini baru mencapai 74,79 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,019 triliun.

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil mengoptimalkan penerimaan daerah melalui evaluasi rutin setiap pekan, bahkan setiap hari.

"Kita benar-benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi-inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dadang di Bandung, Jumat.

Pemkab Bandung Evaluasi Potensi Penerimaan Daerah

Dadang meminta seluruh OPD penghasil mengevaluasi berbagai potensi penerimaan daerah yang hingga saat ini belum optimal.

Seluruh OPD penghasil juga diminta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pemungutan pajak maupun retribusi daerah agar target pendapatan dapat tercapai sebelum tutup tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data Pemkab Bandung, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Oktober 2026 mencapai 78,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 69,31 persen.

Pada 2025, Pemkab Bandung mencatat realisasi PAD sebesar Rp1,8 triliun atau 81,51 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp2,2 triliun.

Penerimaan PAD Kabupaten Bandung pada 2025 didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp1,072 triliun dan retribusi daerah sebesar Rp619,8 miliar.

OPD dengan Serapan Anggaran di Bawah 70 Persen Diminta Berbenah

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung bersama para asisten memimpin langsung penyusunan strategi percepatan pendapatan dan realisasi anggaran.

"Sekretaris Daerah beserta para asisten memimpin langsung penyusunan strategi percepatan pendapatan dan realisasi anggaran guna memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat diselesaikan tepat waktu," tambahnya.

Selain penerimaan pendapatan, Dadang juga menyoroti realisasi belanja daerah, terutama pada OPD yang tingkat serapan anggarannya masih di bawah 70 persen.

OPD tersebut diminta segera mempercepat pelaksanaan program melalui perbaikan manajemen kegiatan.

Percepatan pendapatan dan belanja daerah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan sekaligus mengantisipasi kendala pembayaran pada penghujung tahun anggaran 2026.

Dadang menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan daerah harus dilakukan melalui inovasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026