
Pantau - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan kebutuhan investasi ekonomi biru di Asia Tenggara hingga 2030 diperkirakan mencapai 2,13 triliun dolar Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, dukungan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) terkait kelautan rata-rata hanya mencapai sekitar 680 juta dolar AS per tahun pada periode 2022–2023.
Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam menghimpun sumber pembiayaan untuk pengembangan ekonomi biru.
“Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memobilisasi sumber pembiayaan, khususnya dari sektor swasta dan lembaga pembiayaan pembangunan,” katanya saat membuka sesi di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Bappenas Soroti Tantangan dan Strategi Pembiayaan Ekonomi Biru
Febrian menekankan bahwa kesenjangan investasi ekonomi biru tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan pendanaan.
Sejumlah tantangan dalam menarik investasi meliputi keterbatasan kesiapan proyek, kebijakan yang belum terintegrasi, kesenjangan kapasitas, keterbatasan data, serta belum kuatnya portofolio proyek yang layak dibiayai.
Untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru, Febrian menyoroti perlunya tiga perubahan pendekatan.
Pertama, mengubah gagasan proyek potensial menjadi proyek yang siap menarik investasi.
Kedua, mengintegrasikan pembiayaan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan pembangunan.
Ketiga, mengukur keberhasilan tidak hanya berdasarkan besarnya pembiayaan, tetapi juga melalui perbaikan ekosistem, penguatan ketahanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.
Sejumlah sektor yang berpeluang dikembangkan melalui pendekatan tersebut meliputi rehabilitasi mangrove, akuakultur berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh, serta rantai nilai ekonomi rendah emisi.
Menurut Febrian, pengembangan berbagai inisiatif tersebut membutuhkan perencanaan proyek yang matang, model bisnis yang layak, ketersediaan data yang andal, dan mitigasi risiko investasi.
Bappenas juga mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menyiapkan proyek ekonomi biru yang layak dibiayai serta mampu menurunkan emisi atau memperkuat ketahanan pesisir.
Lima Modal Utama Pengembangan Ekonomi Biru ASEAN
Febrian mengangkat tradisi sasi di Maluku sebagai contoh pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat pesisir.
Tradisi tersebut dilakukan melalui kesepakatan masyarakat untuk menetapkan masa jeda pemanfaatan sumber daya laut agar alam dapat pulih sebelum kegiatan panen dilanjutkan.
Ia menjelaskan terdapat lima modal yang saling melengkapi dalam rencana implementasi ekonomi biru ASEAN atau ASEAN Blue Economy Implementation Plan, yakni modal alam, finansial, manusia, sosial, dan fisik.
Ekosistem pesisir yang sehat dan infrastruktur pelabuhan yang tangguh, misalnya, dapat membantu mengurangi risiko banjir dan gangguan operasional.
Ketersediaan tenaga terampil, dukungan pembiayaan, serta keterlibatan masyarakat turut berperan dalam menjaga manfaat tersebut.
Febrian menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga sistem yang mampu mengarahkan sumber daya kepada proyek yang siap menerima investasi.
“Tantangan kita bukan hanya memobilisasi lebih banyak modal, tetapi juga membangun sistem yang lebih kuat untuk mengarahkan sumber daya ke berbagai inisiatif yang kredibel, dipersiapkan dengan baik, dan siap menerima investasi,” ujar Wamen PPN.
Bappenas Dorong Penguatan Kerja Sama Regional ASEAN
Febrian menegaskan bahwa tantangan kelautan di kawasan ASEAN saling terhubung sehingga membutuhkan kerja sama regional yang lebih konkret.
Kolaborasi antarnegara anggota ASEAN perlu diarahkan pada pertukaran pengetahuan dan pengembangan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
Solusi tersebut juga diharapkan mampu memperoleh dukungan pembiayaan serta diperluas penerapannya di berbagai negara anggota ASEAN.
Febrian menekankan bahwa masa depan ekonomi biru ASEAN tidak hanya ditentukan oleh komitmen, tetapi juga hasil nyata yang diwujudkan.
“Babak berikutnya dari ekonomi biru ASEAN tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang kita buat, tetapi oleh hasil yang kita wujudkan. ASEAN Blue Economy Framework memberikan arah, Five Blue Capitals menjadi fondasi, ilmu pengetahuan dan bukti memperkuat kredibilitas, sementara investasi, inovasi, dan kemitraan menjadi sarana untuk mewujudkannya,” ujar dia pula.
- Penulis :
- Shila Glorya




