
Pantau - Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong kebijakan transportasi berbasis sinergi lintas sektor untuk mengendalikan inflasi nasional, menjaga keterjangkauan layanan, serta memperkuat keberlanjutan industri penerbangan.
Kepala BKT Kemenhub Hermanta mengatakan pengendalian inflasi kelompok transportasi memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena mencakup berbagai barang dan jasa dengan kewenangan berbeda.
"Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan," kata Hermanta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menekankan pentingnya memahami data inflasi secara tepat sebelum merumuskan kebijakan transportasi.
Transportasi Miliki Bobot 11,94 Persen terhadap IHK Nasional
Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, kelompok transportasi memiliki bobot sebesar 11,94 persen terhadap total keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional.
Kelompok tersebut mencakup pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang.
Sejumlah komoditas di dalamnya, seperti bahan bakar kendaraan, suku cadang, pembelian kendaraan, dan biaya administrasi, melibatkan kewenangan berbagai instansi.
"Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas," ujarnya.
Hermanta menjelaskan jasa angkutan penumpang memiliki bobot sebesar 1,95 persen, sedangkan jasa pengiriman barang sebesar 0,11 persen terhadap total keranjang IHK nasional.
Kedua kelompok jasa yang berkaitan dengan bidang layanan Kemenhub tersebut memiliki bobot gabungan sekitar 2,06 persen.
Ia menegaskan angka tersebut merupakan bobot pengeluaran dalam penghitungan IHK, bukan besaran sumbangan terhadap inflasi pada periode tertentu.
"Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga," tuturnya.
Korelasi Inflasi Angkutan Udara dengan Inflasi Nasional Sangat Lemah
Hermanta turut menyoroti angkutan udara yang memiliki bobot sebesar 0,72 persen terhadap total keranjang IHK nasional.
Berdasarkan analisis korelasi Pearson periode Januari 2024 hingga September 2026, hubungan linear antara inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional tercatat sangat lemah dengan koefisien sebesar 0,009.
Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak signifikan secara statistik.
Hermanta menekankan perlunya menjaga keterjangkauan tarif, efisiensi biaya operasional, konektivitas antarwilayah, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan usaha secara bersamaan.
Menurutnya, kebijakan penerbangan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan harga tiket, tetapi juga perlu menangani berbagai faktor pembentuk biaya dan ketersediaan armada.
Langkah tersebut diperlukan agar maskapai mampu mempertahankan kapasitas angkut, jaringan rute, serta layanan penerbangan yang selamat dan andal.
"Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang tersedia dan berkesinambungan," katanya.
Pemerintah Dorong Efisiensi dan Penguatan Konektivitas Nasional
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo Manuhutu menekankan pentingnya efisiensi pemanfaatan ruang udara untuk mendukung sektor penerbangan.
Ia juga mendorong penguatan tata kelola, integrasi layanan dan data, serta peningkatan ketersediaan armada guna memperkuat konektivitas nasional.
Odo menempatkan keterjangkauan konektivitas, kualitas pelayanan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan kebijakan transportasi udara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




