
Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah menargetkan sekitar 23 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) menjadi masyarakat mandiri melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan dalam kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).
"Upaya tersebut merupakan bagian dari perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Lambat laun 23 juta itu harus bergeser menjadi masyarakat bukan penerima bantuan, tetapi masyarakat yang mandiri dan itu yang disebut sebagai visi pemberdayaan," kata Muhaimin.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 23 juta warga saat ini masih menerima berbagai program perlindungan dan bantuan pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, serta subsidi energi.
Pemerintah Dorong Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM
Muhaimin menegaskan bahwa bansos tetap diperlukan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, pemerintah juga perlu membuka kesempatan bagi penerima bansos untuk meningkatkan kemampuan ekonomi melalui berbagai kegiatan produktif.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat sektor UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, kemitraan dengan perusahaan besar, serta pembukaan jaringan pemasaran.
Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau agar masyarakat dapat memperoleh modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha.
Perkuat Kolaborasi untuk Mengurangi Ketergantungan Bansos
Melalui kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat, pemerintah mempertemukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Muhaimin berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
"Anggaran negara untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi," ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




