
Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di kisaran Rp2,31 juta.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan keputusan tersebut secara langsung di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worlwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
"UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," kata Dedi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
Dedi Mulyadi Tegaskan UMP Rp3 Juta Merupakan Batas Minimum
Dedi menegaskan besaran UMP 2027 tersebut merupakan batas minimum upah di Jawa Barat dan bukan menjadi acuan bagi kabupaten maupun kota yang telah memiliki upah minimum lebih tinggi.
Sejumlah daerah yang memiliki upah minimum di atas Rp3 juta antara lain Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
"Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000," ujar Dedi.
Dedi menilai kenaikan UMP tersebut dapat memberikan manfaat bagi pekerja, tetapi berpotensi menjadi beban bagi pengusaha di sejumlah daerah.
Daerah tersebut antara lain Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
"Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," ucapnya.
Pemprov Jabar Bakal Bahas Penetapan Upah Minimum Sektoral
Setelah menetapkan UMP 2027, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan mengenai upah minimum sektoral provinsi dan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Dedi memperkirakan sejumlah daerah dengan kawasan industri besar, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, masih berpotensi mengalami kenaikan upah minimum.
"Tentunya pasti angka di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, mungkin Subang sekarang juga sudah naik, mungkin mereka makin naik lagi, tidak terkejar ya. Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




