HOME  ⁄  Ekonomi

Pemprov Kepri Tetapkan UMSP 2027 Sebesar Rp4.253.968, Naik 9,02 Persen dan Berlaku untuk 13 Sektor Usaha

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemprov Kepri Tetapkan UMSP 2027 Sebesar Rp4.253.968, Naik 9,02 Persen dan Berlaku untuk 13 Sektor Usaha
Foto: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya (sumber: ANTARA/Ogen)

Pantau - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp4.253.968 atau naik 9,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

UMSP Kepri 2027 berlaku untuk 13 sektor usaha, bertambah dibandingkan 2026 yang hanya mencakup 11 sektor usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya mengatakan seluruh 13 sektor usaha tersebut ditetapkan dengan besaran UMSP yang sama.

"Seluruh sektor tersebut ditetapkan dengan nilai UMSP sebesar Rp4.253.968, naik Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096," kata Diky di Tanjungpinang, Sabtu.

Daftar 13 Sektor Usaha yang Dikenakan UMSP Kepri 2027

Diky memaparkan 13 sektor usaha yang dikenakan ketentuan UMSP Kepri 2027, yakni:

  • Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.
  • Industri kimia dasar anorganik gas industri.
  • Industri kimia dasar anorganik pigmen.
  • Industri kimia dasar anorganik lainnya.
  • Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.
  • Industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung.
  • Industri peralatan dan perlengkapan kapal.
  • Reparasi kapal dan bangunan terapung.
  • Pertambangan minyak bumi.
  • Pertambangan gas alam cair.
  • Pengusahaan tenaga panas bumi.
  • Industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat (fabrikasi jacket/rig).
  • Pembangkitan tenaga listrik.
  • Ketentuan upah minimum sektoral tersebut mulai berlaku pada awal 2027.

"UMSP Kepri berlaku efektif mulai 1 Januari 2027," ujarnya.

Pemprov Kepri Minta Pengusaha Patuhi Ketentuan Pengupahan

Diky menjelaskan penetapan UMSP Kepri 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

Penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha.

Keputusan penetapan UMSP Kepri 2027 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan di wilayah tersebut.

Pemangku kepentingan yang dimaksud mencakup pemerintah, pengusaha, maupun pekerja.

Pemprov Kepri turut mengajak seluruh pihak terkait untuk memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya," demikian Diky.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026