
Pantau - Indonesia meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi untuk menghasilkan kredit karbon hutan berdasarkan standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES di sembilan provinsi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan pengembangan karbon hutan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Rohmat mengatakan pasar karbon dan pembiayaan internasional dapat melengkapi pendanaan pemerintah untuk mendukung berbagai upaya tersebut.
Pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.
"Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil," kata Rohmat pada peluncuran program REDD+ berbasis yurisdiksi di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye.
Dalam kesempatan tersebut, konsep program atau TREES Concept Indonesia telah diterima dan dipublikasikan oleh ART melalui ART Registry.
Penerimaan dan publikasi konsep tersebut menjadi langkah awal dalam proses registrasi program REDD+ yurisdiksi Indonesia.
Sembilan Provinsi Terapkan Dua Pendekatan Kredit Karbon
Luas hutan pada sembilan provinsi yang diajukan masuk dalam program REDD+ yurisdiksi mencapai sekitar 38,6 juta hektare atau setara dengan 40 persen dari total tutupan hutan nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan sembilan provinsi tersebut akan menggunakan dua pendekatan pengkreditan karbon berdasarkan kondisi hutannya.
Empat provinsi akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau.
Sementara itu, lima provinsi lainnya akan menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD) atau tutupan hutan tinggi dengan tingkat deforestasi rendah.
Kelima provinsi tersebut meliputi Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.
Kedua pendekatan tersebut bertujuan memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan tingkat deforestasi maupun mempertahankan kawasan hutannya.
"Prinsipnya sederhana. Kita perlu memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan deforestasi, sekaligus kepada provinsi yang selama ini mampu mempertahankan hutannya," kata Laksmi.
Pemerintah Pastikan Perlindungan Sosial dan Pembagian Manfaat
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham menjelaskan bahwa pengurangan emisi melalui program tersebut dapat dihitung pada skala provinsi atau subnasional dengan mengacu pada tingkat referensi tertentu (reference level).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, implementasi REDD+ yurisdiksi di lapangan tetap memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.
Pelaksanaan program tersebut juga memastikan pembagian manfaat berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent atau FPIC).
Ilham menegaskan bahwa implementasi REDD+ yurisdiksi tetap bersinergi dengan program perhutanan sosial melalui mekanisme nesting atau integrasi proyek karbon ke dalam kerangka yurisdiksi.
Mekanisme tersebut mewajibkan adanya persetujuan dari proyek-proyek karbon, termasuk perhutanan sosial.
"Proyek-proyek karbon yang telah berjalan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yurisdiksi melalui mekanisme nesting untuk memastikan setiap ton pengurangan emisi diperhitungkan dari satu baseline," katanya.
Program Karbon Hutan Indonesia Mendapat Apresiasi Internasional
Direktur Eksekutif ART Mary Grady mengatakan penerimaan TREES Concept Indonesia menjadi tonggak penting dalam partisipasi Indonesia pada program REDD+ yurisdiksi.
Ia menyebut program yang dikembangkan Indonesia dibangun berdasarkan pengalaman panjang dalam kerja sama pembayaran berbasis hasil.
Pengalaman tersebut antara lain diperoleh melalui Green Climate Fund (GCF), Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), BioCarbon Fund's Initiative for Sustainable Forest Landscapes (ISFL), serta perjanjian pembayaran berbasis hasil secara bilateral dengan Norwegia.
Direktur Divisi Perubahan Iklim Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Martin Krause turut mengapresiasi pendekatan yang diterapkan Indonesia.
Martin menilai Indonesia tidak hanya menunggu pasar karbon global menentukan standar integritas, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam membentuk standar tersebut.
Inisiatif Indonesia dalam mengembangkan program REDD+ berbasis yurisdiksi tersebut dinilai dapat menjadi model penting bagi negara-negara lain yang memiliki kawasan hutan.
- Penulis :
- Shila Glorya




