HOME  ⁄  Ekonomi

Indonesia Dukung Mekanisme Safe Harbour untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor Pasar Karbon

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Indonesia Dukung Mekanisme Safe Harbour untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor Pasar Karbon
Foto: Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti (kedua dari kiri), Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham (kanan) menunjukkan dokumentasi laporan saat peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments di Paviliun Indonesia pada COP31 UNFCC di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).

Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyambut positif mekanisme safe harbour untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli kredit karbon dan investor internasional sekaligus mendukung ambisi Indonesia menjadi pusat perdagangan karbon hutan global.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan pertumbuhan pasar karbon tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kredit karbon.

"Pasar juga membutuhkan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kredit karbon benar-benar mencerminkan penurunan emisi dan tidak greenwashing," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Laksmi menjelaskan perusahaan saat ini menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun menyampaikan klaim penggunaannya kepada publik.

Ketidakpastian tersebut berpotensi menghambat investasi, termasuk pada proyek yang menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).

Indonesia Perkuat Landasan Hukum Perdagangan Karbon

Mekanisme safe harbour merupakan pendekatan perlindungan hukum bagi perusahaan yang menggunakan kredit karbon sesuai persyaratan dan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pasar karbon sukarela.

Laporan mengenai mekanisme tersebut disusun oleh International Emissions Trading Association (IETA) dengan dukungan Coalition to Grow Carbon Markets (CGCM) untuk memperkuat permintaan kredit karbon di pasar internasional.

Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang tergabung dalam CGCM.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham mengatakan Indonesia terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon melalui pengembangan mekanisme safe harbour, kontrak berstandar internasional, jaminan perlindungan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

"Penguatan tersebut dapat memperjelas kepastian hukum transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi hijau nasional dan komitmen iklim Indonesia," katanya.

Ilham menegaskan perlindungan hukum melalui mekanisme tersebut bukan merupakan pemberian imunitas dan tetap berada dalam koridor kedaulatan Indonesia.

Penerapan mekanisme tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan pasar internasional sekaligus mendukung Indonesia menjadi International Forest Carbon Hub.

Kualitas Kredit Karbon dan Ketepatan Klaim Jadi Prioritas

Direktur Eksekutif Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) Mark Kenber menjelaskan mekanisme safe harbour merupakan pelengkap regulasi nasional sehingga perusahaan tetap wajib mematuhi peraturan di negara tempat mereka beroperasi.

Mekanisme tersebut mencakup dua aspek utama, yakni kualitas kredit karbon dan ketepatan klaim perusahaan kepada publik.

Kredit karbon harus memenuhi standar yang diakui, seperti mekanisme Pasal 6.4 Persetujuan Paris, prinsip inti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), atau standar yang ditetapkan pemerintah masing-masing negara.

Perusahaan juga wajib menyampaikan informasi penggunaan kredit karbon secara akurat tanpa memberikan kesan bahwa seluruh emisi telah dihilangkan apabila hanya dikompensasi melalui pembelian kredit karbon.

Direktur Senior IETA Andrea Bonzzanni mengatakan mekanisme safe harbour memberikan kepastian kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan agar tidak langsung menghadapi kritik atau gugatan hukum.

"Kepastian dan kepercayaan inilah yang dibutuhkan agar pasar karbon dapat terus berkembang," katanya.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026