HOME  ⁄  Ekonomi

Khofifah Tetapkan UMP Jawa Timur 2027 Sebesar Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Khofifah Tetapkan UMP Jawa Timur 2027 Sebesar Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen
Foto: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan atau meningkat 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (22/11).

Kenaikan tersebut mencapai Rp283.119,32 dibandingkan UMP Jawa Timur 2026 yang sebesar Rp2.446.880,68, dengan ketentuan upah minimum baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

Pertimbangkan Kesejahteraan dan Kondisi Ekonomi

Khofifah menjelaskan kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Dalam penghitungan UMP tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen, sehingga kenaikan UMP 11,57 persen berada di atas angka inflasi.

Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2026 mencapai Rp3.742.675 per bulan.

Dengan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujarnya.

UMP Jatim Berdekatan dengan DIY dan Lebih Tinggi dari Jateng

Khofifah menjelaskan penetapan upah minimum perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi perekonomian setiap daerah.

Karena itu, perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya dilihat dari nominal, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan indikator ekonomi daerah.

UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta berada pada kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000 dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454.

Sementara itu, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.

Khofifah menegaskan kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha agar peningkatan upah dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Di sisi lain, produktivitas, kapasitas perusahaan, serta keberlanjutan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian bersama mengingat Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang beragam.

Pengusaha Diminta Persiapkan Penyesuaian Upah

Khofifah menjelaskan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.

Apabila UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.

Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru mulai berlaku.

Ia juga mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif.

Khofifah berharap kebijakan kenaikan upah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan kesempatan kerja di Jawa Timur.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026