
Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.042.500 per bulan atau meningkat 7,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.766.000.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, di Sorong, Minggu, mengatakan penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027.
Keputusan itu ditandatangani pada Jumat (20/11/2026).
"Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk enam sektor usaha yang berlaku di seluruh wilayah Papua Barat Daya," jelasnya.
Perhitungan Kenaikan UMP 2027
Menurut Suroso, kenaikan UMP sebesar Rp276.500 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Perhitungan kenaikan UMP menggunakan sejumlah variabel, yakni inflasi sebesar 4,61 persen, pertumbuhan ekonomi 3,41 persen, serta nilai alfa yang disepakati sebesar 0,8.
Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan upah minimum sektoral untuk enam sektor usaha dengan besaran berbeda sesuai bidangnya.
Enam Sektor Mendapat Upah Minimum Khusus
Enam sektor yang ditetapkan dalam UMSP 2027 meliputi pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi sebesar Rp5.956.500 serta pertambangan umum selain galian C sebesar Rp4.119.000.
"Selanjutnya, sektor konstruksi khusus belanja pemerintah dan perikanan masing-masing sebesar Rp4.062.000, sedangkan sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing sebesar Rp4.081.500," ujarnya.
Suroso mengatakan ketetapan UMP dan UMSP tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan wajib diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan saran dari perwakilan pekerja atau serikat pekerja.
Menurut Suroso, ketentuan tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Upah pekerja pada sektor usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Ia mengajak serikat pekerja dan asosiasi pengusaha melaksanakan keputusan tersebut secara bertanggung jawab guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- Penulis :
- Gerry Eka




