Pantau - PBB menyebut konflik antarkomunitas yang terus meningkat di Negara Bagian Jonglei, Sudan Selatan, telah memaksa warga sipil mengungsi dan membutuhkan bantuan mendesak berupa makanan, air, tempat tinggal, perawatan kesehatan, serta layanan dasar lainnya.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam pembaruan pada Selasa melaporkan pertempuran kian intensif di wilayah utara dan tengah Negara Bagian Jonglei.
OCHA menyatakan dampak langsung dari intensitas pertempuran itu mencakup pengungsian skala besar, distribusi bantuan yang terhambat, layanan esensial yang terhenti, serta pembatasan akses dan mobilitas.
OCHA juga melaporkan penutupan lalu lintas jalur darat dan jalur sungai, serta larangan penerbangan misi kemanusiaan di wilayah terdampak.
OCHA menyebut gelombang pengungsian meningkatkan risiko penyebaran kolera, dengan laporan dalam sepekan di wilayah Ayod dan Duk mencatat 55 kasus kolera serta tujuh kematian.
Sejak 28 September 2024, Sudan Selatan melaporkan lebih dari 98.000 kasus kolera dan lebih dari 1.600 kematian yang tersebar di sembilan negara bagian.
OCHA menilai penularan kolera kemungkinan akan meningkat menjelang musim hujan jika tim dan pasokan bantuan kemanusiaan terus dibatasi.
Pada akhir pekan, Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Anita Gbeho menyerukan kepada semua pihak untuk "menghentikan pertempuran", "melindungi warga sipil dan para pekerja kemanusiaan", serta "menghentikan serangan terhadap aset-aset kemanusiaan".
Otoritas setempat melaporkan sejak akhir Desember lalu, kekerasan dan serangan udara yang kembali terjadi telah memaksa sekitar 280.000 orang mengungsi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
