Pantau - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu, 11 Maret, gagal mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan seluruh pihak segera menghentikan aktivitas militer dan menahan diri dari eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dan sekitarnya.
Pemungutan Suara Tidak Mencapai Dukungan Cukup
Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh Rusia kepada Dewan Keamanan PBB.
Dokumen itu juga berisi kecaman terhadap semua serangan yang menargetkan warga sipil serta infrastruktur sipil.
Hasil pemungutan suara menunjukkan empat negara mendukung, dua negara menolak, dan sembilan negara memilih abstain.
Negara yang memberikan suara mendukung adalah Rusia, China, Pakistan, dan Somalia.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Latvia memberikan suara menolak.
Karena tidak memperoleh dukungan yang cukup, rancangan resolusi tersebut akhirnya tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyampaikan kekecewaannya atas hasil tersebut.
"Kami sangat kecewa," ungkapnya.
Nebenzia menilai banyak anggota Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghimpun kekuatan dan kebijaksanaan yang cukup untuk mengesahkan naskah resolusi yang diajukan Rusia.
Resolusi Lain Terkait Krisis Timur Tengah Disetujui
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi rancangan resolusi lain terkait krisis di Timur Tengah yang sedang berlangsung.
Krisis tersebut dipicu oleh serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari.
Iran kemudian melakukan serangan balasan di berbagai wilayah di Timur Tengah.
Rancangan resolusi yang diadopsi sebelumnya diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council.
Resolusi tersebut disetujui dengan 13 suara mendukung dan dua negara memilih abstain.
Isi resolusi itu antara lain mengecam serangan Iran terhadap negara-negara anggota GCC dan Yordania.
Resolusi tersebut juga menuntut Iran segera menghentikan serangan terhadap negara-negara tersebut.
Selain itu, resolusi tersebut menetapkan bahwa tindakan Iran dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional serta ancaman serius terhadap keamanan internasional.
Perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menolak isi resolusi tersebut.
"Perlu saya jelaskan: Resolusi ini merupakan ketidakadilan yang nyata terhadap negara saya, korban utama dari tindakan agresi yang terang-terangan. Kami menganggapnya tidak adil dan melanggar hukum, tidak sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
