Pantau - Google menandatangani kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang memungkinkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk kepentingan pemerintah yang sah secara hukum.
Informasi tersebut diungkap melalui laporan media yang menyebut rincian kontrak masih dirahasiakan, termasuk cakupan penggunaan dan nilai kerja sama.
Dalam kesepakatan itu, disebutkan teknologi AI Google tidak boleh digunakan untuk pemantauan massal maupun senjata otonom tanpa pengawasan manusia.
Batasan Penggunaan dan Sikap Google
Juru bicara Google menyatakan penyediaan akses API terhadap model AI komersial dinilai sebagai langkah bertanggung jawab dalam mendukung keamanan nasional.
Perusahaan juga menegaskan bahwa AI tidak seharusnya digunakan untuk pemantauan massal atau persenjataan tanpa kendali manusia yang memadai.
Namun, laporan menyebut Google tidak memiliki hak untuk mengontrol atau memveto penggunaan teknologi tersebut oleh pemerintah.
Penolakan dari Karyawan
Kesepakatan ini memicu reaksi internal, di mana hampir 600 karyawan Google menandatangani surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai.
Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa teknologi AI berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan dampak berbahaya.
Para karyawan menyatakan dalam surat tersebut bahwa penggunaan teknologi dapat mengancam kebebasan sipil serta berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa manusia.
Google menjadi salah satu dari sejumlah perusahaan teknologi, termasuk OpenAI dan xAI, yang dilaporkan memiliki kontrak AI dengan pemerintah Amerika Serikat.
Sementara itu, perusahaan AI lain seperti Anthropic disebut pernah menolak permintaan pemerintah terkait penghapusan perlindungan penggunaan teknologi, yang berujung pada penghentian kerja sama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
