Oposisi Norwegia Desak Pemerintah Tangguhkan Schengen dengan Spanyol Usai Lonjakan Migran di Ceuta

Pantau - Pemimpin oposisi Norwegia dari Partai Progress, Sylvi Listhaug, mendesak pemerintah menangguhkan penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol menyusul lonjakan migran di kota Ceuta yang memicu kekhawatiran terhadap pengawasan perbatasan eksternal Eropa.

Listhaug menyampaikan desakan tersebut setelah Italia lebih dahulu menangguhkan penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol pada 31 Juli 2026 dan memberlakukan pemeriksaan di perbatasan laut serta udara kedua negara.

Ia menilai kebijakan imigrasi Spanyol saat ini memberikan tekanan besar terhadap perbatasan luar Eropa.

"Kami tahu banyak pengungsi dan migran yang pertama kali tiba di Italia, Spanyol, dan Eropa selatan kemudian bergerak ke utara. Negara-negara itu menjadi pintu gerbang ke Eropa. Sementara, Norwegia menjadi tujuan yang menarik bagi para pencari suaka," ungkap Listhaug.

Lonjakan Migran Jadi Sorotan

Pekan lalu sekitar 60.000 migran memasuki kota otonom Ceuta di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko dalam sehari.

Jumlah tersebut menjadi sorotan karena Ceuta hanya memiliki sekitar 85.000 penduduk.

Lonjakan migran itu memicu kekhawatiran di sejumlah negara Uni Eropa mengenai efektivitas pengawasan di perbatasan luar kawasan Schengen.

Sejumlah pejabat dari Denmark, Republik Ceko, dan Finlandia juga menyerukan penangguhan sementara keanggotaan Spanyol di kawasan Schengen.

Pemerintah Norwegia Belum Memberikan Keputusan

Listhaug menilai lemahnya pengendalian arus migran di perbatasan selatan Eropa berpotensi meningkatkan jumlah permohonan suaka di negara-negara Eropa utara seperti Norwegia.

Pernyataan tersebut menambah tekanan politik terhadap pemerintah Norwegia terkait kebijakan migrasi dan pengelolaan perbatasan.

Hingga kini pemerintah Norwegia belum mengumumkan apakah akan mempertimbangkan usulan Partai Progress tersebut.

Perjanjian Schengen memungkinkan perjalanan lintas batas tanpa pemeriksaan paspor di sebagian besar negara peserta, meski negara anggota dapat memberlakukan kembali kontrol perbatasan sementara dalam kondisi tertentu.