Iran Mengancam Kepentingan Ekonomi AS jika Blokade Maritim Terus Berlanjut

Pantau - Iran mengancam akan menargetkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat (AS) secara menyeluruh jika blokade maritim terhadap negara tersebut terus berlanjut.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menyampaikan ancaman tersebut sebagaimana dilaporkan stasiun televisi pemerintah IRIB pada Kamis (27/8/2026).

“Jika blokade terus berlanjut, kami akan menargetkan kepentingan ekonomi AS secara menyeluruh, dengan intensitas dan kekuatan,” kata Rezaei.

Rezaei mengatakan Iran telah “mematahkan blokade maritim” selama masa gencatan senjata dan mengekspor sekitar 70 juta hingga 80 juta barel minyak.

Ia menyebut penjualan minyak Iran telah kembali ke tingkat sebelum sanksi diberlakukan.

“Selain mengosongkan stok minyak yang tersimpan di kapal-kapal, kami telah membuka jalur ekspor baru yang secara bertahap terus diperluas,” kata Rezaei.

Rezaei juga menyinggung perkembangan di Lebanon dengan menyatakan Beirut dan wilayah pinggiran selatannya sebagai “garis merah” bagi Teheran.

“Tidak ada pihak yang berhak bergerak menuju Beirut atau wilayah pinggiran selatannya. Kami memantau situasi dengan sangat serius dan penuh perhatian,” ucapnya.

Rezaei menambahkan Israel akan dipaksa menarik diri dari wilayah-wilayah yang didudukinya di Lebanon.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan Selat Hormuz telah terbuka dan berada di bawah kendali Amerika Serikat.

“Selat itu terbuka. Selat Hormuz terbuka. Kami mengendalikannya, dan kami melakukan blokade,” kata Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih.

Iran dan AS sebelumnya menandatangani nota kesepahaman 14 poin dengan mediasi Pakistan dan Qatar di Islamabad pada pertengahan Juni 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup penghentian permusuhan, pembukaan kembali selat, pencabutan blokade laut AS, serta dimulainya proses negosiasi selama 60 hari.

Teheran menuduh AS gagal menjalankan sejumlah ketentuan penting dalam nota kesepahaman tersebut dan menegaskan Selat Hormuz tidak akan sepenuhnya dibuka kembali sampai Washington memenuhi komitmennya.