Putin Perketat Kerahasiaan Data Energi Rusia di Tengah Sanksi Barat

Pantau - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memperketat pembatasan pengungkapan informasi mengenai minyak dan produk energi Rusia pada Senin (28/9/2026), sebagai langkah untuk menyulitkan penegakan sanksi Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya.

Kebijakan tersebut memperluas kategori data sektor energi yang akses dan penyebarannya dibatasi, mulai dari produksi kilang hingga informasi ekspor dan pengiriman.

Data Produksi dan Ekspor Dibatasi

Menurut dokumen yang diterbitkan melalui portal informasi hukum resmi Rusia, kebijakan tersebut diberlakukan "karena perlunya tindakan segera sebagai tanggapan atas tindakan tidak bersahabat yang bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat serta negara-negara asing dan organisasi internasional yang bergabung dengannya."

Berdasarkan dekrit tersebut, "informasi mengenai volume pengolahan dan hasil produksi suatu badan hukum, yaitu kilang minyak Rusia," dimasukkan ke dalam daftar informasi dengan akses terbatas.

Pembatasan juga mencakup informasi mengenai nama, kuantitas, dan harga produk energi yang diekspor serta identitas penjual, pembeli, dan perantara.

Data terkait penyelesaian pembayaran, tanggal dan waktu pengiriman, sarana transportasi, rute, terminal, fasilitas penyimpanan, hingga koordinat geografisnya turut dilarang untuk disebarkan.

"Statistik pabean agregat" dan data mengenai "rencana volume penjualan" produk minyak serta produk energi juga diklasifikasikan sebagai informasi yang dibatasi.

Pemerintah Rusia Siapkan Aturan Pelaksanaan

Dekrit tersebut melarang penyebaran informasi yang masuk kategori terbatas melalui media maupun internet, kecuali data yang diungkapkan perusahaan mengenai kegiatannya sendiri.

Akses terhadap informasi tersebut dapat diberikan dengan persetujuan pemilik data, sementara instansi pemerintah tetap dapat mengaksesnya sesuai lingkup kewenangan hukum masing-masing.

Pemerintah Rusia diberikan waktu 10 hari untuk menentukan kode produk yang masuk dalam pembatasan serta menyetujui aturan pemrosesan data secara otomatis melalui sistem negara.