Pantau - Pemimpin Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia menolak langkah sepihak yang dapat merugikan hak pemanfaatan air Mesir dan Sudan di Sungai Nil di tengah sengketa dengan Ethiopia terkait Bendungan Renaisans Besar Ethiopia.
Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Presiden Eritrea Isaias Afwerki, dan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyampaikan sikap tersebut dalam pertemuan di El Alamein, Minggu (4/10/2026).
Berdasarkan Deklarasi Bersama El Alamein, keempat pemimpin juga menolak campur tangan dalam urusan internal negara-negara di kawasan tersebut “dengan dalih apa pun.”
Deklarasi itu menegaskan dukungan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan institusi Sudan sekaligus menolak “pembentukan entitas tandingan apa pun.”
Empat Negara Tegaskan Kedaulatan Sudan dan Somalia
Keempat negara menyerukan dimulainya kembali proses politik yang dimiliki dan dipimpin pihak Sudan sendiri serta menyatakan dukungan terhadap institusi nasional.
Mereka juga menolak segala bentuk dukungan terhadap tentara bayaran dalam konflik di Sudan.
Pertemuan tersebut menegaskan kembali persatuan dan kedaulatan Somalia serta menolak campur tangan yang dinilai dapat mengancam integritas wilayah negara itu.
Para pemimpin juga menolak pengakuan atau dukungan terhadap wilayah yang disebut sebagai “Somaliland.”
Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia turut menegaskan prinsip kebebasan navigasi serta menyatakan pengelolaan Laut Merah merupakan tanggung jawab eksklusif negara-negara pesisir.
Mesir sebelumnya berulang kali menyampaikan penolakan terhadap upaya Ethiopia memperoleh akses maritim ke Laut Merah.
Ethiopia menjadi negara tanpa akses laut sejak Eritrea meraih kemerdekaan pada 1993.
Pada 1 Januari 2024, Ethiopia menandatangani nota kesepahaman dengan Somaliland yang membuka jalan bagi pembangunan pangkalan militer dan pengembangan pelabuhan di Laut Merah.
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyatakan nota kesepahaman tersebut ilegal, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan tidak dapat dilaksanakan.
Sengketa Bendungan Sungai Nil Berlanjut
Keempat negara menegaskan penolakan terhadap “setiap langkah sepihak yang merugikan pemanfaatan air yang ada saat ini bagi kedua negara hilir Sungai Nil.”
Mesir dan Sudan sebagai negara hilir selama ini bersengketa dengan Ethiopia yang berada di bagian hulu terkait pembangunan Bendungan Renaisans Besar Ethiopia.
Perselisihan juga berkaitan dengan belum tercapainya perjanjian mengikat mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan tersebut.
Mesir khawatir proyek bendungan itu dapat memengaruhi alokasi air tahunannya yang mencapai 55,5 miliar meter kubik.
Keempat pemimpin sepakat mengadakan pertemuan puncak “secara berkala, dan kapan pun diperlukan, guna meningkatkan konsultasi serta koordinasi di antara mereka.”
Ketegangan Ethiopia dengan Negara Tetangga Meningkat
Ethiopia pada Kamis memutuskan hubungan dengan Eritrea dan mengusir seorang diplomat Mesir yang kemudian memicu tindakan balasan dari kedua negara tersebut.
Perkembangan itu berlangsung di tengah krisis di Ethiopia setelah eskalasi serangan pada akhir September oleh Tigray People's Liberation Front (TPLF), kelompok yang menentang pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed.
Addis Ababa menuduh Eritrea dan Mesir mendukung kelompok tersebut.
Mesir dan Eritrea berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka mencampuri urusan dalam negeri Ethiopia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
