Pantau - Partai Komunis China (PKC) memperketat pemberantasan korupsi dan pengawasan disiplin internal setelah mencatat 7,922 juta orang dijatuhi sanksi sejak 2012 serta mengesahkan pemecatan 33 pejabat partai, termasuk sejumlah mantan elite politik China.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari hasil Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral ke-20 PKC yang dilaporkan berlangsung di Beijing, China, dengan agenda utama memperkuat pengawasan, menegakkan disiplin, dan memberantas praktik korupsi di lingkungan partai.
Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin sekaligus Wakil Ketua Komisi Pengawasan Nasional China, Zhang Fuhai, mengatakan pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar karena praktik pelanggaran disiplin memiliki karakter kompleks, mengakar, dan berulang.
"Kita harus menyadari bahwa situasi perjuangan pemberantasan korupsi masih berat dan kompleks. Tugas memberantas lingkungan dan kondisi yang memungkinkan korupsi tumbuh juga masih sulit dan berat karena masalah gaya kerja dan disiplin bersifat jangka panjang, mengakar, dan berulang," kata Zhang Fuhai dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (30/10/2026).
Zhang mengungkapkan bahwa sejak 2012, lembaga inspeksi disiplin dan pengawasan PKC telah membuka penyelidikan terhadap 8,105 juta kasus pelanggaran disiplin dan dugaan korupsi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,922 juta orang telah dijatuhi sanksi, termasuk 963 kader yang memiliki keterkaitan dengan Komite Sentral PKC.
PKC Prioritaskan Penindakan Korupsi Politik dan Kolusi Pejabat dengan Pengusaha
Zhang menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi akan semakin difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki kepentingan politik besar, mengelola anggaran dalam jumlah tinggi, serta menguasai sumber daya melimpah.
Penyelidikan juga akan diprioritaskan terhadap kasus yang memperlihatkan keterkaitan antara kepentingan politik dan ekonomi, termasuk praktik kolusi antara pejabat pemerintahan dan pelaku usaha.
PKC turut memberikan perhatian khusus terhadap masuknya pengaruh modal ke dalam aktivitas politik serta munculnya modus korupsi baru yang semakin sulit dideteksi.
"Prioritas diberikan pada penyelidikan kasus yang melibatkan keterkaitan antara masalah politik dan ekonomi, kolusi antara pejabat dan dunia usaha, serta masuknya modal ke dalam bidang politik. Bentuk-bentuk korupsi baru dan korupsi tersembunyi harus diselidiki secara mendalam dan menyeluruh," ungkap Zhang.
Menurut Zhang, PKC akan memperkuat pendekatan pemberantasan korupsi secara terpadu melalui pembentukan sistem yang membuat pejabat tidak berani, tidak dapat, dan tidak ingin melakukan korupsi.
Pendekatan tersebut mencakup penegakan disiplin yang ketat, penguatan mekanisme pengawasan, serta pembentukan integritas kader untuk mencegah praktik korupsi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Kepala Departemen Organisasi Komite Sentral PKC, Huang Jianfa, mengatakan pemberian hukuman berat kepada kader yang terbukti melakukan korupsi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap anggota partai yang menjalankan tugas dengan baik.
Huang mengakui bahwa PKC masih menghadapi persoalan rendahnya semangat kerja, ketakutan mengambil keputusan, serta keterbatasan kemampuan sebagian kader dalam menjalankan tanggung jawab.
"Meski dalam kenyataannya, terdapat sejumlah anggota partai yang tidak bertindak atau lambat mengambil tindakan karena sejumlah sebab, sebagian tidak mau bertindak karena kehilangan semangat, sebagian tidak berani bertindak karena takut menghadapi masalah, sebagian lainnya tidak mampu bertindak dengan baik karena kekurangan kemampuan. Masalah-masalah tersebut harus mendapat perhatian besar dan diselesaikan secara nyata," kata Huang.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditangani melalui langkah konkret agar kinerja organisasi dan kualitas kepemimpinan partai dapat ditingkatkan.
Jenderal Zhang Shengmin Masuk Politbiro, 33 Pejabat PKC Dipecat
Selain memperkuat kebijakan pemberantasan korupsi, sidang pleno tersebut juga menghasilkan sejumlah keputusan terkait penataan struktur kepemimpinan politik dan militer China.
Salah satu keputusan penting adalah pengesahan Jenderal Zhang Shengmin sebagai anggota Politbiro PKC.
Zhang Shengmin merupakan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat atau Central Military Commission (CMC) yang juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan disiplin internal militer.
Ia turut menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin CMC, lembaga yang berperan dalam pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan militer China.
Pengangkatan Zhang Shengmin berlangsung setelah dua jenderal tinggi China sebelumnya dikeluarkan dari struktur kepemimpinan tersebut.
Perubahan itu menempatkan Zhang Shengmin sebagai satu-satunya anggota Komisi Militer Pusat selain Presiden Xi Jinping, sebagaimana disebutkan dalam laporan mengenai hasil sidang pleno.
Politbiro merupakan salah satu lembaga inti dalam struktur kekuasaan PKC yang memiliki pengaruh besar terhadap penentuan arah kebijakan politik dan pemerintahan China.
Sidang pleno tersebut juga mengesahkan pemecatan 33 pejabat dari keanggotaan partai, termasuk dua mantan anggota Politbiro, Ma Xingrui dan Zhang Youxia.
Selain keduanya, mantan diplomat senior Liu Jianchao dan mantan Menteri Perindustrian Jin Zhuanglong turut masuk dalam daftar pejabat yang dipecat.
Pemecatan tersebut menjadi bagian dari tindakan disipliner terhadap kader dan pejabat tinggi yang dilakukan PKC dalam upaya memperkuat tata kelola internal partai.
Hampir 1.000 Pejabat Senior China Dijatuhi Sanksi Sejak Era Xi Jinping
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Xi Jinping sejak mulai berkuasa pada 2013.
Dalam periode tersebut, hampir 1.000 pejabat senior China dilaporkan telah dikenai sanksi disipliner melalui berbagai proses pemeriksaan dan penindakan internal partai.
Penindakan tidak hanya menyasar pejabat pemerintahan tingkat daerah, tetapi juga menjangkau elite politik dan pimpinan militer China.
Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral ke-20 PKC tersebut dihadiri 199 anggota resmi dan 165 anggota pengganti Komite Sentral.
Jumlah itu berasal dari keseluruhan 205 anggota resmi dan 171 anggota pengganti yang dipilih dalam Kongres Nasional ke-20 PKC pada Oktober 2022.
Komite Sentral merupakan organ kepemimpinan tertinggi partai yang dipilih melalui Kongres Nasional untuk masa jabatan lima tahun dan bertanggung jawab memimpin berbagai aktivitas organisasi.
Selain membahas pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin, hasil sidang pleno tersebut juga menjadi landasan bagi perubahan kepemimpinan sejumlah badan PKC yang dijadwalkan diumumkan pada tahun berikutnya.
Melalui keputusan tersebut, PKC menegaskan kelanjutan kebijakan pengawasan ketat, penindakan korupsi, pembenahan kinerja kader, serta penataan struktur kepemimpinan politik dan militer China.
- Penulis :
- Leon Weldrick
