
Pantau - Pemerintah Suriah menyambut pengesahan dua rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan situasi hak asasi manusia (HAM) di Suriah pada Kamis (19/11/2026).
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyebut pengesahan kedua resolusi tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah.
Salah satu rancangan resolusi mengenai Dataran Tinggi Golan mendapat dukungan 149 negara dalam pemungutan suara di Komite Keempat Majelis Umum PBB.
Jumlah dukungan tersebut meningkat tiga negara dibandingkan dengan pemungutan suara tahun sebelumnya.
149 Negara Dukung Resolusi Dataran Tinggi Golan
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyampaikan apresiasi terhadap negara-negara yang mendukung rancangan resolusi mengenai Dataran Tinggi Golan melalui pernyataan di platform media sosial X.
Menurut Shaibani, hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional tetap mengakui hak kedaulatan Suriah atas wilayah yang diduduki Israel.
Shaibani menyebut dukungan tersebut sebagai "penegasan kembali oleh masyarakat internasional atas hak-hak kedaulatan Suriah yang telah diakui, serta fakta bahwa pendudukan tidak memberikan legitimasi dan tidak menghapus hak apa pun."
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada negara-negara pendukung serta Kelompok Arab yang berperan dalam mendorong pengesahan rancangan resolusi tersebut.
"Suriah yang baru mengulurkan tangan untuk menjalin kemitraan, perdamaian, dan stabilitas, serta tidak akan melepaskan sejengkal pun wilayahnya ataupun hak-hak rakyatnya," kata Shaibani.
Pemerintah Suriah menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Shaibani menyatakan Damaskus akan terus berupaya memulihkan hak-haknya sekaligus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut.
PBB Sahkan Resolusi HAM Suriah Melalui Konsensus
Selain persoalan Dataran Tinggi Golan, Suriah menyambut pengesahan rancangan resolusi mengenai hak asasi manusia oleh Komite Ketiga Majelis Umum PBB.
Berbeda dengan proses sebelumnya, rancangan resolusi tersebut untuk pertama kalinya disepakati melalui konsensus.
Shaibani menyebut pencapaian tersebut sebagai "pergeseran bersejarah" dalam hubungan internasional terkait masa depan Suriah.
Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan perubahan dari perpecahan internasional selama bertahun-tahun menuju dukungan yang lebih luas terhadap masa depan Suriah.
Rancangan resolusi itu juga menegaskan penghormatan terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 yang berkaitan dengan pengaturan keamanan antara Suriah dan Israel.
Shaibani menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Qatar atas upaya diplomatik mereka dalam membangun konsensus di antara negara-negara anggota PBB.
Ia turut mengapresiasi negara-negara lain yang berkontribusi terhadap tercapainya kesepakatan tersebut.
Resolusi Bahas Pengungsi dan Keadilan Transisi
Kantor berita Suriah, SANA, melaporkan bahwa Komite Ketiga mengesahkan rancangan resolusi mengenai HAM Suriah pada Rabu (18/11/2026), dalam rangkaian sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi menjelaskan bahwa resolusi tersebut menyambut pembentukan lembaga nasional yang menangani keadilan transisi dan persoalan orang hilang.
Selain itu, rancangan resolusi membahas kondisi yang diperlukan untuk menjamin pemulangan pengungsi dan warga yang mengungsi di dalam negeri secara aman dan sukarela.
Dokumen tersebut juga mendorong peningkatan kerja sama Suriah dengan berbagai mekanisme hak asasi manusia di bawah naungan PBB.
Kedua rancangan resolusi yang telah disahkan di tingkat komite selanjutnya akan diajukan kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB untuk memperoleh persetujuan akhir.
Israel Duduki Dataran Tinggi Golan Sejak 1967
Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak perang pada Juni 1967.
Pada 1981, Israel memperluas penerapan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya terhadap wilayah tersebut.
Langkah tersebut mendapat penolakan Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengesahkan Resolusi 497 pada 17 Desember 1981.
Resolusi yang disetujui secara bulat itu menyatakan tindakan Israel sebagai "batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum internasional", sekaligus meminta Israel membatalkan kebijakan tersebut.
Hingga kini, status Dataran Tinggi Golan tetap menjadi salah satu persoalan sengketa wilayah antara Suriah dan Israel.
Pemerintah Suriah terus menegaskan bahwa pemulihan kedaulatan atas Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan wilayah negaranya berdasarkan hukum internasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan




