Pantau.com - Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, telah dituduh mengambil "keputusan sepihak" atas kebijakan kontroversial untuk mendonasikan hampir setengah miliar dolar (atau setara Rp4 triliun).
Donasi itu ditujukan kepada lembaga amal kecil, Yayasan Great Barrier Reef, setelah terungkap tidak ada pejabat departemen pada pertemuan penting yang dihadiri Perdana Menteri tersebut.
Melansir ABC News, Jumat (3/8/2018), pada bulan April, Pemerintah Federal Australia mengumumkan akan memberi Yayasan Great Barrier Reef dana sebesar USD444 juta (atau setara Rp4,44 triliun) untuk mendanai proyek-proyek guna meningkatkan kesehatan terumbu karang.
Yayasan ini didukung oleh beberapa perusahaan termasuk BHP, Qantas, dan Rio Tinto, dan memiliki enam staf pada saat memenangkan pendanaan tersebut.
Baca juga: Duh! Seorang Nenek Panti Jompo Terima Tagihan Listrik Rp25 Juta, Kok Bisa?
Pekan ini, dalam penyelidikan Senat yang memeriksa bagaimana dana tersebut diberikan, direktur pelaksana yayasan, Anna Marsden, mengatakan, pertama kali badan amal itu menyadari niat Pemerintah adalah pada awal April dalam sebuah pertemuan.
Ia mengatakan pertemuan itu melibatkan ketua yayasan Dr. John Schubert, PM Turnbull, Menteri Lingkungan Hidup Josh Frydenberg, dan sekretaris Departemen Lingkungan dan Energi Finn Pratt.
"Kami diberitahu bahwa ada alokasi yang diumumkan dalam anggaran federal yang akan datang dan mereka ingin mengundang yayasan untuk membentuk kemitraan dengan Lembaga Reef Trust untuk mendistribusikan dana ini," kata Marsden dalam penyelidikan.
Namun kemudian, dalam sebuah surat untuk penyelidikan, Marsden mengoreksi pernyataannya. "Dalam sidang saya menyatakan bahwa sekretaris Departemen Lingkungan dan Energi Finn Pratt, menghadiri pertemuan dengan ketua kami pada 9 April 2018. Ini tidak benar, Pratt tidak hadir dalam pertemuan itu," tulis surat tersebut.
Baca juga: Umbar Penyelidikan Harta Kekayaan Duterte, Wakil Ombudsman Filipina Dipecat
Ketua penyelidikan, Senator dari Partai Hijau yaitu Peter Whish-Wilson mengatakan, absennya pejabat departemen pada pertemuan itu sungguh mencurigakan. "Prosesnya terlihat seperti keputusan sepihak, sepertinya palsu," katanya.
"Kami belum pernah mendengar proses di mana penerima setengah miliar dolar uang pembayar pajak mendapatkannya dari Perdana Menteri dalam pertemuan rahasia tanpa terlebih dahulu pernah memintanya."
Senator Partai Buruh, Kristina Keneally, juga duduk dalam penyelidikan tersebut dan mengatakan ia khawatir tidak ada pejabat departemen pada momen penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
"Ini juga mengkhawatirkan saya bahwa Perdana Menteri tampaknya telah menghadiri sebuah pertemuan tanpa nasihat pelayanan publik. Nasihat apa yang ia peroleh dari departemen bahwa ini adalah pendekatan yang tepat untuk Great Barrier Reef?" pungkasnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
