Pantau - Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui program Sekolah Rakyat di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia.
Ia mengungkapkan, “Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa.”
Ruang Lingkup Kerja Sama
Penandatanganan nota kesepahaman menjadi payung hukum sekaligus komitmen bersama kedua kementerian dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan merata.
Kerja sama tersebut mencakup penggunaan sementara lahan milik Kementerian Pariwisata di Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung seluas maksimal 70.100 meter persegi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Sebanyak 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Sementara 20.000 meter persegi lainnya dialokasikan untuk fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Kolaborasi itu juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan kesejahteraan sosial, sinkronisasi program Sekolah Rakyat di desa wisata dan destinasi wisata, penguatan kurikulum sadar wisata, serta pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Target Pendidikan dan Beasiswa
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata yang menyediakan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, hampir 4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah, belum bersekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah akibat berbagai persoalan, terutama faktor ekonomi.
Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat sehingga setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki sedikitnya satu fasilitas tersebut.
Lulusan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil di dalam maupun luar negeri.
Saifullah Yusuf mengatakan, “Bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat yang memang memiliki minat dan bakat di dunia pariwisata bisa kita bimbing, kita arahkan ke perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata.”
Widiyanti menambahkan Kementerian Pariwisata akan menyiapkan alokasi sebesar 20 persen bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata melalui program beasiswa.
Ia menambahkan, “Ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang semakin erat dalam membangun talenta-talenta Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
