Pantau - Kementerian Pariwisata merilis "Infografis Statistik Pariwisata 2025" yang mencakup 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) sebagai rujukan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan data yang akurat diperlukan untuk memastikan pembangunan sektor pariwisata memberikan dampak terukur terhadap perekonomian masyarakat.
"Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data statistik adalah navigasi utama agar setiap rupiah dapat memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian masyarakat," kata Bayu dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Penyusunan publikasi tersebut dilakukan Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Sepuluh DPP yang masuk dalam publikasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.
Tiga DPR yang tercakup dalam statistik tersebut meliputi Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Publikasi menyajikan delapan indikator, termasuk jumlah dan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, investasi pariwisata, tenaga kerja, PDRB sektor akomodasi serta makan dan minum, hingga profil usaha pariwisata.
Data Kemenpar mencatat Bali menerima 7,04 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 dengan rata-rata lama tinggal mencapai 9,04 malam.
Realisasi investasi pariwisata di Bali pada periode yang sama tercatat sebesar Rp16,05 triliun.
Greater Jakarta mencatat investasi pariwisata Rp23,74 triliun dan kunjungan wisatawan nusantara mencapai 293 juta.
Sementara itu, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan mencatat 56,19 juta kunjungan wisatawan nusantara dan Bromo-Tengger-Semeru mencapai 50,89 juta kunjungan.
Kemenpar menyatakan penyusunan statistik melalui kolaborasi lintas sektor merupakan bagian dari implementasi Satu Data Indonesia dan upaya meningkatkan kualitas statistik sektoral.
Standardisasi tersebut diharapkan membuat pemerintah pusat dan daerah memiliki rujukan yang sama dalam menentukan prioritas program serta mengukur dampak pembangunan pariwisata.
"Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang disajikan memiliki standardisasi dan menjadi rujukan bersama bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah," ujar Bayu.
Kemenpar berharap data tersebut dapat membantu berbagai pihak merancang pembangunan pariwisata sekaligus memberikan gambaran perkembangan dan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian di setiap destinasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
