Pantau.com - Hari Lebaran semakin dekat, harga berbagai kebutuhan pun melonjak naik. Hal ini lumrah, namun kelangkaan minyak goreng yang di alami Indonesia saat ini membuat dampak kenaikan harga jelang Lebaran semakin terasa.
Menurut INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar) harga minyak goreng di pasaran yang telah mencapai Rp48 ribu-Rp50 ribu per dua liter, sangat tinggi hanya untuk dua liter minyak goreng.
INKOPPAS lantas bekerjasama dengan Gabungan Industri Minyak Nabati indonesia (GIMNI) untuk menyalurkan minyak subsidi goreng ke sejumlah daerah, antara lain Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Dumai, hingga Balikpapan. Hal ini dilakukan demi mengatasi kondisi yang menyulitkan masyarakat itu.
Selasa (26/4) lalu, Andrian Lame Muhar, SE. Msi selaku Ketua Bidang Antar Hubungan INKOPPAS mengatakan di Portabel Rawamangun , Jakarta Timur, bahwa proses penyaluran masih diproses dan ia berharap dapat didistribusikan ke masyarakat sebelum Lebaran.
"Karena minyak goreng subsidi itukan kita harus mendaftarkan yang D1 dan D2 nya kan, Kemenperin kami sedang berproses, mudah-mudahan saja sebelum lebaran ini bisa kita kejar supaya bisa didistribusikan ke masyarakat," ujarnya.
Andrian lanjut menjelaskan masalah terkait pendistribusian masif minyak goreng subsidi ini. Pihaknya telah bekerjasama dengan Polri dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga ia berharap INKOPPAS dapat menjalankan pendistribusian masif tersebut dengan baik.
"Mudah-mudahan apa yang kita kerjasamakan dengan baik anatara Polri, Inkoppas, APPSI dan kemenperin bisa berjalan dengan baik, karena namanya subsidi kan ada rembes ke Pemerintah, yang seharusnya harga tinggi dirembes oleh Pemerintah," jelasnya.
Aturan-aturan yang berlaku disebut Andrian sebagai penghalang utama proses pendistribusian ini. Keharusan untuk mendaftarkan Kemenprin untuk mendaftarkan D1 dan D2 menjadi salah satunya.
Andrian juga menjelaskan bahwa minyak goreng subsidi akan ditandai dengan barcode untuk mengetahui kemana akan dipasarkan dan market apa yang didapatkan. Hal ini karena Pemerintah harus mengetahui minyak goreng akan disalurkan kemana.
"Setelah itu kita mendapatakan barcode, dimana setelah memakai barcode di tandain minyak goreng subsidi ini kemana di pasarkannya, kemudian market apa yang didapat," ungkap Andrian.
Ia berpendapat bahwa masalah minyak goreng ini sangat lah unik karena angka Rp18.000/liter sampai di angka Rp26.000 sudah menjadi patokan khusus. Selain itu, meski Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa ekspor CPO akan dihentikan, harga minyak goreng masih tinggi.
Data hasil produksi menunjukkan bahwa terdapat 24 juta ton produsen seluruh Indonesia namun hanya sekitar 7 juta ton yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sebenarnya yang bisa diekspor masih sangat banyak.
"Menurut saya, mungkin maksudnya Pemerintah memberikan peringatan keras kalau kalian itu masih mau ekspor, tolong bagaimana ceritanya bantu harga minyak goreng ini bisa turun. Itu secara psikologisnya, tapi sampai saat ini, masih ekspor-ekspor saja, masih jalan saja," ungkapnya.
- Penulis :
- St Fatiha Sakinah Ramadhani
