Pantau - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) telah menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang berada di berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengingatkan, penutupan puluhan PTS itu jangan sampai berimbas negatif pada civitas akademika, terutama mahasiswa dan dosen di puluhan kampus tersebut.
"Kami mendukung langkah Kemendikbudristek yang bersikap tegas terhadap kampus yang diduga melakukan pelanggaran. Hanya saja, nasib mahasiswa dan dosen juga pegawai di berbagai kampus tersebut terancam terkatung-katung,” kata Syaiful kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).
Langkah tegas ini dilakukan karena adanya bukti puluhan kampus tersebut melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari jual beli ijazah, pembelajaran fiktif, hingga penyalahgunaan KIP Kuliah.
Namun, Huda tak menginginkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Sebab, civitas akademika terutama para mahasiswa menjadi terhambat mendapatkan pendidikan.
"Maka, kalau tiba-tiba kampus mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar lagi karena izinnya dicabut maka sudah pasti mereka akan dirugikan," tegasnya.
Secara regulasi, mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan bisa pindah ke kampus lain. Menurutnya, perpindahan ini menjadi tanggung jawab badan penyelenggara, yakni Lembaga Layakanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
“Ketentuan ini sesuai dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 pasal 21 ayat 3, hanya saja dalam praktik di lapangan terkadang banyak kendala sehingga nasib mahasiswa menjadi tidak jelas,” ucap Huda.
Politisi PKB ini menuturkan, fakta yang terungkap di lapangan menunjukkan jika dalam kasus pencabutan izin kampus, manajamen kampus kerap kali lepas tangan.
“Padahal banyak dokumen adminstratif yang harus dipenuhi di kala mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan saat mereka ingin pindah ke kampus lain,” tandasnya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengingatkan, penutupan puluhan PTS itu jangan sampai berimbas negatif pada civitas akademika, terutama mahasiswa dan dosen di puluhan kampus tersebut.
"Kami mendukung langkah Kemendikbudristek yang bersikap tegas terhadap kampus yang diduga melakukan pelanggaran. Hanya saja, nasib mahasiswa dan dosen juga pegawai di berbagai kampus tersebut terancam terkatung-katung,” kata Syaiful kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).
Langkah tegas ini dilakukan karena adanya bukti puluhan kampus tersebut melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari jual beli ijazah, pembelajaran fiktif, hingga penyalahgunaan KIP Kuliah.
Namun, Huda tak menginginkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Sebab, civitas akademika terutama para mahasiswa menjadi terhambat mendapatkan pendidikan.
"Maka, kalau tiba-tiba kampus mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar lagi karena izinnya dicabut maka sudah pasti mereka akan dirugikan," tegasnya.
Secara regulasi, mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan bisa pindah ke kampus lain. Menurutnya, perpindahan ini menjadi tanggung jawab badan penyelenggara, yakni Lembaga Layakanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
“Ketentuan ini sesuai dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 pasal 21 ayat 3, hanya saja dalam praktik di lapangan terkadang banyak kendala sehingga nasib mahasiswa menjadi tidak jelas,” ucap Huda.
Politisi PKB ini menuturkan, fakta yang terungkap di lapangan menunjukkan jika dalam kasus pencabutan izin kampus, manajamen kampus kerap kali lepas tangan.
“Padahal banyak dokumen adminstratif yang harus dipenuhi di kala mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan saat mereka ingin pindah ke kampus lain,” tandasnya.
- Penulis :
- AdityaAndreas
# In Article
