Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah pusat untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap kelayakan infrastruktur di daerah.
Ia mencontohkan, seperti kasus siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulsel yang nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah.
“Masih banyak siswa sekolah di daerah-daerah yang harus melewati kawasan sepi, daerah perladangan dan perbukitan dengan medan jalan yang cukup sulit setiap hari untuk menjangkau sekolah,” kata Puan, Senin (13/6/2023).
Perjuangan anak-anak di daerah, lanjutnya, harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak diwujudkan oleh pemerintah setempat.
Sebab, tegasnya, pendidikan yang layak merupakan amanat konstitusi dan hak anak yang harus dipenuhi.
“Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini,” ujar Puan.
Puan menekankan, anak-anak di daerah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan seperti anak-anak di perkotaan.
“Perjuangan anak-anak di daerah tidak boleh disia-siakan atau diabaikan. Sudah menjadi tugas negara memastikan semua anak negeri memperoleh pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan optimal," lanjutnya.
"Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak sangat penting dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak,” tandasnya.
Ia mencontohkan, seperti kasus siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulsel yang nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah.
“Masih banyak siswa sekolah di daerah-daerah yang harus melewati kawasan sepi, daerah perladangan dan perbukitan dengan medan jalan yang cukup sulit setiap hari untuk menjangkau sekolah,” kata Puan, Senin (13/6/2023).
Perjuangan anak-anak di daerah, lanjutnya, harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak diwujudkan oleh pemerintah setempat.
Sebab, tegasnya, pendidikan yang layak merupakan amanat konstitusi dan hak anak yang harus dipenuhi.
“Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini,” ujar Puan.
Puan menekankan, anak-anak di daerah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan seperti anak-anak di perkotaan.
“Perjuangan anak-anak di daerah tidak boleh disia-siakan atau diabaikan. Sudah menjadi tugas negara memastikan semua anak negeri memperoleh pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan optimal," lanjutnya.
"Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak sangat penting dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
