Pantau.com - Koalisi pengusung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membentuk posko pengaduan terkait banyaknya warga negara yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Parpol koalisi sepakat akan mendirikan posko pengaduan apabila ada masyarakat yang belum terdaftar di DPT secara disengaja atau tidak disengaja," kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di Rumah Pemenangan PAN di Jalan Daksa, Senin malam, 17 September 2018.
Baca juga: Politisi PDIP Sebut DPT Ganda Bentuk Manuver Politik Kubu Prabowo-Sandi
Priyo mengatakan tiap parpol koalisi Prabowo-Sandiaga diperintahkan untuk membentuk posko pengaduan di seluruh daerah di Indonesia.
Ia menambahkan pihaknya tidak ingin pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan risiko tinggi karena masalah DPT nasional belum valid.
"Masalah DPT ini menjadi pintu masuk terjadinya kecurangan, kami tidak ingin itu terjadi. Kami ingin praktek demokrasi yang jujur dan adil, serta kami sudah ingatkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu agar jujur," ujarnya.
Mantan politisi Golkar mengungkapkan parpol koalisi Prabowo-Sandiaga sudah mengirimkan perwakilannya dalam rapat di KPU untuk mendiskusikan masalah DPT pada Minggu, 16 September 2018, yang saat itu diputuskan perpanjangan masa perbaikan DPT selama 60 hari.
Dalam rapat tersebut lanjut Priyo, parpol koalisi menyajikan data masih ada 8,1 juta DPT ganda namun KPU menunjukkan data hanya 1,6 juta.
"Kami menemukan kalau masalah ini tidak segera dicari solusi yang baik akan menimbulkan masalah besar karena dikhawatirkan menjadi titik kunci penggelembungan suara," jelasnya.
Priyo juga mengapresiasi itikad baik KPU karena memberikan waktu 60 hari untuk memverifikasi semua data DPT. Ia menyerukan kepada masyarakat untuk proaktif mengecek namanya dalam daftar DPT.
Baca juga: Ketua DPR Desak KPU Selesaikan Masalah DPT Ganda
Sementara Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan target parpol koalisi tidak hanya menyelesaikan potensi kegandaan identitas namun menyelesaikan masih adanya ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal itu menurut dia terkait hak memilih setiap warga negara yaitu harus masuk dalam DPT.
"Kami sampai saat ini belum membuka berapa data jumlahnya namun akan membuat tim pengaduan. Setiap warga negara dan terutama pemilih Prabowo-Sandiaga mengecek di website Sidalih atau aplikasi KPU RI di android telepon genggam," katanya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
