Pantau - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengajak lembaga pendidikan swasta untuk mendukung arah kebijakan Kabinet Merah Putih dalam meningkatkan pendidikan berkualitas, khususnya bagi pendidikan dasar dan menengah.
Ia menekankan visi dan misi Kemendikdasmen mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bertujuan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.
Untuk merealisasikan hal itu, ia mengatakan pemerintah memerlukan ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai baik sekolah negeri maupun swasta.
Baca juga: Wamendikdasmen Dorong Generasi Muda untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045
“(Sekolah) swasta adalah mitra dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan total 97% dilaksanakan oleh lembaga pendidikan swasta dan 3% dilaksanakan oleh pemerintah,“ ujar Wamendikdasmen Atip .
Kemendikdasmen, lanjutnya, telah menerbitkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan guru di semua kategori baik negeri maupun swasta dengan mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan.
“Guru yang telah lolos seleksi ASN PPPK bisa ditempatkan di sekolah asalnya termasuk jika sebelumnya dia dari sekolah swasta,” imbuhnya.
Kebijakan lainnya ialah mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini berganti nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ia mengatakan penggantian nama ini menurutnya tidak sekedar berganti nama, melainkan memang ada hal baru dalam kebijakan Kemendikdasmen.
Baca juga: Wamendikdasmen Sebut Generasi Muda Berperan Penting Wujudkan Indonesia Emas
SPMB bukan semata perkara jalur zonasi, melainkan ada empat jalur yang dapat dipilih peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tersebut terdapat empat jalur penerimaan, yang meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi; dan jalur mutasi.
“Perubahan jalur zonasi menjadi domisili untuk lebih memperluas wilayah (penerimaan peserta didik),” katanya.
Lebih lanjut, ia merespons saran dari masyarakat, pendidik, dan siswa tentang kebijakan nasional terhadap Ujian Nasional (UN).
Wamendikdasmen Atip menegaskan pada dasarnya kelulusan siswa ditetapkan oleh satuan pendidikan, akan tetapi pemerintah perlu mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, asesmen akan dilakukan melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Baca juga: Wamen Diana Bertemu Wamendikdasmen, Bahas Program Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
