Pantau - Pemerintah bersama Komisi II DPR RI menyepakati percepatan penataan pegawai non-ASN hingga tuntas. Pengangkatan pegawai non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai pada 2026 setelah disepakati dalam rapat kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama DPR RI.
Baca juga: Komisi II Evaluasi Kembali Permasalahan Perekrutan PPPK
MenPAN-RB Rini Widyantini menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat sistem kepegawaian secara nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pemerintah dan DPR berkomitmen menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan komprehensif. Pengadaan CASN harus dilakukan dengan sistem yang terstruktur untuk memastikan birokrasi berkualitas," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).
Pada 2024, pemerintah telah menetapkan jumlah formasi PPPK terbesar dalam sejarah sebagai bagian dari upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah dan DPR RI juga menyepakati pelaksanaan pengangkatan CASN tahun 2024, dengan CPNS diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa instansi pusat dan daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga non-ASN sesuai amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023.
Baca juga: Sebanyak 17.221 Peserta Lolos Seleksi CPNS Kemenag Tahun Anggaran 2024
"Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pemerintah," ujar Bahtra.
Penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak 2005 akan diselesaikan secara sistematis untuk memberikan kepastian bagi mereka yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.
Pemerintah telah mengadakan seleksi CASN pada 2024 dengan total formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK. Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, PPPK tahap pertama pada September 2024, dan PPPK tahap kedua pada Januari 2025.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sistem kepegawaian lebih tertata dan memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN yang telah lama bekerja di instansi pemerintah.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
