Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan atau kemunduran suatu daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Jadi Fokus
"Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti negara itu akan maju atau daerah itu akan maju", ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif namun rendah menunjukkan kemajuan yang berjalan lambat.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif mencerminkan adanya tantangan serius dalam pembangunan daerah.
Tito menyebut ada provinsi yang memiliki pendapatan tertinggi secara nasional, namun pertumbuhan ekonominya tetap negatif karena rendahnya penyerapan belanja daerah.
"Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya ini (pertumbuhan ekonomi yang negatif)", katanya.
Menurut Tito, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi penyebab utama rendahnya serapan anggaran.
Ia meminta para kepala daerah untuk segera mengonsolidasikan OPD dalam menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika pendapatan daerah sudah tinggi.
Evaluasi dan Efisiensi Anggaran Jadi Kunci
Mendagri juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, BUMD, dan BLUD.
Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menimbun dana.
Anggaran yang tidak krusial, seperti kegiatan seremonial, menurutnya harus dialihkan ke program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Tito juga menyoroti peran konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, maka perlu ada uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat bisa dari swasta dan dari pemerintah", ujar Tito.
Ia meminta kepala daerah untuk terus memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi karena keduanya saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Artinya kalau misalnya kita bicara biaya hidup, bicaranya masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka harus dipegang dua data itu", tambahnya.
Tito juga menekankan pentingnya percepatan belanja yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar daya beli masyarakat tidak tertekan.
"Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah", pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
