Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Menko PMK Umumkan Uji Coba Sekolah Rakyat di Cibinong dan Peringatkan Penyalahgunaan Dana Bansos untuk Judi Daring

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Menko PMK Umumkan Uji Coba Sekolah Rakyat di Cibinong dan Peringatkan Penyalahgunaan Dana Bansos untuk Judi Daring
Foto: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (kedua kanan) menjawab pertanyaan pewarta setelah membuka turnamen Padel Kali Bos di Jakarta (sumber: ANTARA/Rauf Adipati)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai diuji coba di Cibinong, Jawa Barat, sebagai langkah awal sebelum peluncuran nasional pada awal Agustus 2025.

Uji coba program pendidikan alternatif ini dilakukan dengan pembelajaran simulasi di 100 titik sebagai bagian dari persiapan skala nasional.

Muhaimin menargetkan peluncuran resmi Sekolah Rakyat akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Besok uji coba pembelajaran di Cibinong, akhir bulan ini 100 titik sudah siap. Awal Agustus akan diresmikan Presiden secara langsung," ungkapnya usai menghadiri Turnamen Padel Kali Bos di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan bahwa tenaga pendidik untuk program tersebut telah dipersiapkan secara menyeluruh.

Anak-anak yang menjadi peserta akan dijemput langsung berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi.

"Semua sudah siap. Anak didiknya kita jemput. Semua terdaftar, berdasarkan data. Desk-nya satu, jadi itu ada pendaftaran, tapi kita jemput yang memang membutuhkan. Kalau ada teman-teman yang belum dijemput, ya sabar," ia mengungkapkan.

Pemerintah Akan Tindak Tegas Penyalahgunaan Bansos

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga menyoroti temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk judi daring.

Ia menyebut bahwa sekitar 500.000 rekening penerima bansos diketahui digunakan untuk aktivitas judi daring.

Pemerintah berencana memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar untuk memastikan dana bansos digunakan sesuai peruntukannya.

"Sanksi pertama bantuannya bisa dikurangi, yang kedua bisa dicabut. Saya peringatkan kepada semua penerima bansos, jangan digunakan untuk judi online," tegasnya.

Muhaimin menambahkan bahwa pihaknya akan segera memanggil PPATK untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Ia menekankan pentingnya penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan dasar, bukan untuk aktivitas ilegal yang merugikan negara maupun penerima itu sendiri.

Penulis :
Shila Glorya