Pantau - Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, meminta Kementerian Kesehatan segera membentuk tim investigasi guna menangani peningkatan kasus kusta di Papua Barat.
"Pada Selasa (16/9) saya akan ketemu Menteri Kesehatan untuk bentuk tim investigasi kusta di Papua Barat," ungkapnya di Manokwari, Minggu.
Tim investigasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi ketersediaan fasilitas dan akses obat, serta memetakan tingkat penularan secara akurat.
Berdasarkan laporan yang diterima Filep, sejumlah puskesmas di Papua Barat kesulitan menangani kusta karena tidak memiliki persediaan obat.
"Saya terima laporan dari puskesmas, tidak ada obat kusta. Petugas medis kesulitan. Kasusnya terus menyebar, maka perlu penanganan serius," tegasnya.
Risiko Penularan Tinggi di Lingkungan Keluarga
Filep menambahkan bahwa kusta sangat mudah menular dalam lingkungan keluarga apabila tidak segera diobati.
"Kalau satu rumah terdapat penderita kusta, maka risiko penularan ke anggota keluarga lainnya sangat cepat," ucapnya.
Ia mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani aspek pencegahan berbasis keluarga, memastikan ketersediaan obat, meningkatkan pelayanan medis, dan melakukan edukasi kesehatan secara gencar.
Data Sebaran Kasus dan Keterbatasan Obat
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua Barat, dr Nurmawati, menjelaskan bahwa kusta disebabkan oleh bakteri mycobacterium leprae.
Hingga tahun 2024, tercatat ada 796 penderita kusta di Papua Barat, tersebar di enam kabupaten, dengan prevalensi 13,76 per 10.000 penduduk.
"Pengobatan penyakit kusta sangat lama, paling cepat itu enam bulan," katanya.
Sebaran jumlah penderita terbanyak ada di Kabupaten Manokwari sebanyak 508 orang, diikuti oleh Kaimana 105 orang, Teluk Bintuni 76 orang, Teluk Wondama 64 orang, Fakfak 29 orang, dan Manokwari Selatan 14 orang.
Nurmawati menekankan bahwa kusta tergolong neglected tropical disease sehingga memerlukan kerja sama lintas sektor untuk penanganannya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini distribusi obat kusta masih bergantung pada bantuan dari WHO melalui pemerintah pusat.
"Obat kusta ini tidak mudah diperoleh, dan masih bergantung dengan bantuan WHO melalui pemerintah pusat," kata Nurmawati.
Pemerintah daerah diminta ikut berkontribusi dalam pembiayaan dan penguatan kapasitas tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- Penulis :
- Aditya Yohan
